Gubernur Minta Kepala SMA, SMK dan SMALB Segera Urus Sertifikat Tanah Sekolah

Pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi tentang sekolah turut mengalihkan status aset lahan sekolah.

Gubernur Minta Kepala SMA, SMK dan SMALB Segera Urus Sertifikat Tanah Sekolah
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengukuhkan para kepala SMA, SMK, SMALB dari 5 kabupaten di Labuan Bajo, Kamis (4/1/2018). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Servan Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Gubernur NTT,  Drs. Frans Lebu Raya, meminta para kepala sekolah (Kepsek) di sekolah negeri, baik SMA, SMK maupun SMALB agar mengurus sertifikat milik berkaitan dengan tanah tempat sekolah didirikan.

Menurutnya, pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi tentang sekolah-sekolah itu turut mengalihkan status aset lahan sekolah.

Menurut Gubernur, aset tersebut juga turut diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Namun yang terjadi, kata Gubernur, masih banyak SMA yang dibangun dalam satu lahan yang sama dengan SMP. Padahal SMP masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Urusan pengalihan ini memang belum tuntas karena tidak sekedar guru, tetapi juga aset. Kita kadang temukan di lokasi yang sama dibangun SMA dan SMP. Kalau ini yang terjadi, maka dipisahkan dulu sertifikatnya karena urusan SMP ditangani bupati," kata Lebu Raya saat pengukuhan 125 kepala sekolah SMA, SMK dan SMALB yang bertugas di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Manggarai, Manggarai Timur (Matim), Ngada dan Nagekeo.

Acara pengukuhan itu berlangsung di aula lantai satu Kantor Bupati Mabar di Labuan Bajo, Kamis (4/1/2018).

"Kita masih meghadapi beberapa kendala yang mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya. Termasuk guru kontrak yang dulu diangkat oleh bupati dan dibiayai APBD, sekarang dialihkan ke provinsi. Bayangkan provinsi mengurus guru kontrak dan negeri, beban APBD tentu bertambah," kata Lebu Raya.

Dia meminta para kepsek yang dikukuhkan hari itu harus mampu meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik.

Dia mengingatkan bahwa kerja sama antara kepsek dengan para guru dan pegawai lainnya di sekolah serta dengan para orangtua murid dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan.

Selain itu, Lebu Raya meminta para kepsek untuk serius menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para murid. Seperti mencintai NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan.

"Pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel. Evaluasi kinerja terhadap kepala sekolah, dulu setiap empat tahun, tetapi sekarang setiap tahun," tegas Lebu Raya.

Evaluasi itu untuk mengetahui kinerja para kepsek dan menentukan apakah yang bersangkutan masih layak jadi kepsek atau tidak.

Lebu Raya juga mengingatkan bahwa para guru dan kepsek pada sekolah yang ditangani provinsi berpeluang untuk dipindahkan ke kabupaten lain dalam provinsi. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved