Calon Tunggal Itu Lintah Darat Pilkada

Pilkada serentak tahap III tahun 2018 memberi kesempatan pada bulan November 2017 bagi calon perorangan

Calon Tunggal Itu Lintah Darat Pilkada
ILUSTRASI

Oleh: Boni Jebarus
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT

POS KUPANG.COM -- Pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 ditandai suatu fakta penting berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Diakuinya calon tunggal pada Pilkada.

Putusan MK terhadap gugatan Judical Review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada menjadi landasan yuridis bagi pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Atau istilah populernya adalah calon tunggal.

Pilkada serentak tahap III tahun 2018 memberi kesempatan pada bulan November 2017 bagi calon perorangan dan Januari 2018 bagi pasangan calon yang diusung partai politik (parpol). Sedangkan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018. Sejak pilkada serentak tahap I tahun 2015, calon tunggal sebanyak 3 daerah.

Sedangkan pilkada serentak tahap II tahun 2017 meningkat menjadi 9 daerah dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak di Indonesia. Selain itu fakta lainya dominasi calon tunggal adalah petahana alias incumbent.

Ada dua aspek yang penting untuk dikaji berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, mengapa ada calon tunggal?

Calon tunggal terjadi karena tertutupnya mekanisme persaingan antar kandidat melalui veto elite politik. Elite parpol gagal menyediakan kompetensi demokrasi agar rakyat memiliki alternatif pilihan.

Dukungan parpol kerap disandera kekuatan kapital dan citra politik elektoral baik persaingan antar kader maupun dengan non kader. Bahkan kader pun kerap menjadi korban dari komersialisasi elite parpol.

Syarat dukungan parpol menciptakan persaingan layaknya komoditas pasar gelap. Ada transaksi tetapi tak ada jaminan apalagi aturan. Ketika pasar gelap dibuka, petahana meluncur cepat di jalan pintas.

Di sisi lain, jalan terjal untuk pendatang baru dibuat juga bertatih-tatih. Selain itu, calon petahana yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas baik melalui survei dan analisa berbagai motede membuat kandidat lain enggan atau berpikir ulang untuk maju. Apalagi biaya politik pilkada begitu besar, misalnya biaya kampanye, saksi dan pengaman,dan lain-lainnya.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help