Tiga Bendungan Batal Ditawarkan Skema KPBU Pemerintah Lelang Gunakan APBN

membangun 65 waduk hingga tahun 2019. Itu terdiri 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan perkiraan investasi

Tiga Bendungan Batal Ditawarkan Skema KPBU Pemerintah Lelang Gunakan APBN
POS KUPANG/ENOLD AMARAYA
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengungujungi Bendungan Raknamo,didampingi Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, Kepala BWS NT 2, Ir. Agus Sosiawan, Sekretaris BWS NT 2, Kris Lake, SE, MSI, PPK Bendungan Raknamo, Frengky Welkis, ST dan sejumlah pejabat Sabtu (28/10/2017). 

POS KUPANG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tiga proyek bendungan batal ditawarkan kepada swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) karena tidak menarik dari sisi bisnis.

"Tiga bendungan yang rencana ditawarkan dengan skema KPBU batal karena swasta tak tertarik. Sudah dua tiga minggu lalu, sampai dibawa ke Jepang, mereka tidak mau," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso setelah jumpa mengenai antisipasi penanganan banjir, longsor dan letusan Gunung Agung di Jakarta, Kamis.

Ketiga proyek itu adalah Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, Bendungan Sidan Bali dan Bendungan Bener Jawa Tengah. Dari tiga bendungan ini, semula, Tiga Dihaji dengan investasi sekitar Rp3,8 triliun disebut diminati investor swasta dari Jepang.

"Setelah dikaji, ternyata mereka tidak tertarik karena potensi energi listriknya di bawah 100 mega watt (MW), yakni sekitar 13-14 MW saja," katanya.

Imam menegaskan, tiga bendungan itu sebenarnya tingkat pengembalian investasinya yang sebenarnya sekitar 12 persen sangat menarik, tetapi kemudian menjadi tidak menarik karena harus dibagi dengan irigasi, pengendali banjir, sehingga nilai listriknya jadi turun.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah akan segera melelang tiga bendungan itu sehingga bisa dipastikan pendanaannya melalui APBN kembali.

"Faktor tidak menariknya ya karena listriknya yang kecil itu. Jika listriknya besar dan setara dengan nilai investasi dan `revenue`-nya mungkin mereka akan tertarik. Namun, kalau harga bendunganannya tidak besar, maka mungkin mereka menarik," katanya.

Ditanya apakah ada rencana membangun bendungan dengan fokus untuk menghasilkan listrik, Imam menegaskan, hal itu domain dari PT PLN. "Kami fokus untuk ketahanan pangan sehingga tak bisa dihindari bendungan untuk irigasi, pengendali banjir dan air baku," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan investor Jepang tertarik untuk membangun proyek tersebut dengan skema KPBU.

Basuki memaparkan alasan investor Jepang tertarik dengan skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP), karena proyek bendungan akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 13 hingga 14 mega watt (mw).

"Mereka mengambil `revenue` `kan dari PLTA dengan air bakunya," kata dia dalam acara Public-Private Partnership (PPP) Day di Jakarta (29/11).

Basuki menyatakan bila rencana ini terealisasi, maka pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi yang pertama kali menggunakan skema KPBU. "Kami melihat ini bisa dibangun pakai skema PPP karena bisa hadirkan listrik," kata Basuki.

Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp70,13 triliun.

Pembangunan bendungan ini ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya air, mengingat pemanfaatan sumber daya air baru mencapai 691,3 miliar meter kubik per tahun dari potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun. *)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved