YS3L Tangani 114 Kasus KDRT

Tahun 2016, Rumah Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (RPTP2A) Kabupaten Lembata tangani 107 kasus.

YS3L Tangani 114 Kasus KDRT
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Bibiana Rianghepat 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Frans Lebu Raya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Yayasan Solidaritas Sedon Senaren Lamaholot (YS3L) Kabupaten Lembata, Bibiana Rianghepat, mengatakan, trend KDRT dan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umum, cenderung meningkat.

Tahun 2016, misalnya, kasus yang ditangani oleh Rumah Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (RPTP2A) Kabupaten Lembata tercatat 107 kasus.

Sementara dalam tahun 2017 ini, jumlah kasusnya naik menjadi 114 kasus. Ini belum termasuk yang tidak diadukan ke RPTP2A.

“Kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sudah sangat mencemaskan di daerah ini. Kami sangat gelisah melihat kasus yang terjadi dari hari ke hari. Hal ini membuat kami gusar,” ujar Bibiana, ketika ditemui Pos Kupang di Sekretariat YS3L Lewoleba, Selasa (19/12/2017).

Dia mengatakan, dari 114 kasus itu, sekitar 70 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umum. Korbannya bocah ingusan hingga perempuan berusia 16 tahun. Sementara pelakunya, ada yang masih berusia SMP, ada juga SMA.

Baca: KDRT di Lembata Sangat Mencemaskan, Tertinggi di NTT

Terhadap kasus ini, lanjut Bibiana, pihaknya meminta semua pihak agar bergandengan tangan membantu mencarikan jalan keluar. Ini harus dilakukan karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lembata ini, sangat mencemaskan.

Mengenai sebab musebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, Bibiana mengatakan, hal itu ibarat pagar makan tanaman. Misalnya, kakek menghamili cucu, paman menghamili keponakan dan lainnya.

Baca: Dinamika Politik Setelah DPP PDIP Tetapkan Marianus Sae-Emi Nomleni

Kasus-kasus tersebut, katanya, telah diproses secara hukum dan tak sedikit oknum pelaku yang divonis berat yakni 8 tahun atau 9 tahun penjara. Pihaknya berharap agar tindakan hukum itu dapat menimbulkan efek jera pada masyarakat. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved