Imigrasi Maumere Terbitkan 33 Paspor Tenaga Kerja Indonesia

Ini penjelasan dari pihak imigrasi Maumere terkait dengan penerbitan paspor selama tahun 2017

Imigrasi Maumere Terbitkan 33 Paspor Tenaga Kerja Indonesia
Pos Kupang/Egy Moa
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Status Keimigrasian, Irpan Sapari Somantri, S.H (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Pulau Flores, Selasa (19/12/2017) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Kabupaten Sikka Pulau Flores menerbitkan 1.225 paspor selama 2017.

Jumlah itu meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1.217, termasuk penerbitan 33 paspor kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negri.

"Negara tujuan TKI dikelola dua perusahaan jasa pengerahan tenaga kerja (PJTKI) yakni Malaysia dan Brunei Darussalam," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Status Keimigrasian, Irpan Sapari Somantri, S.H, mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Vencentius Purwo Hendratmoko, dalam pertemuan dengan wartawan Selasa (19/12/2017) di Maumere.

Menurut Irpan, peningkatan penerbitan paspor kepada TKI ke luar negeri merupakan dampak dari sosialisasi yang gencar dilakukan.

"Kalau semua syarat dibawa lengkap, data diri tidak dimanipulasi, kami segera terbitkan. Tapi terhadap warga memanipulasi data diri misalnya tipu umur, kami proses. Tiga penerbitan paspor bagi pemohon kami tunda karena diduga kuat menjadi tenaga kerja non prosedural di luar negri," tegas Irpan.

Dijelaskan Irpan, penyebaran informasi tentang kinerja Imigrasi Kelas II Maumere mendukung UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan yang diberikan imigrasi meliputi penerbitan paspor bagi WNI. Pelayanan izin tinggal bagi WNA berupa perpanjangan izin tinggal kunjungan (ITK), pemberian izin tinggal terbatas (ITAS), perpanjangan izin tinggal terbatas, perpanjangan izin tinggal tetap (ITAP), alih status ITK ke ITAS, alih status ITAS ke ITAP, pemberian SKIM serta izin keimigrasian lainnya.

Sedangkan penegakan hukum, kata Irpan, meliputi sanksi administratif keimigrasian dan sanksi pidana bagi setiap orang baik WNI dan WNA yang melanggar UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, kata Irpan, Kantor Imigrasi Maumere memberikan sanksi administratif kepada kepada 17 orang meliputi 10 orang pria dan tujuh perempuan. sebanyak 11 orang dikenakan biaya beban, dua orang dikenakan larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia dan satu orang dikenakan keharusan untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu di wilayah Indonesia dan tiga orang dideportasi. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved