Ada Temuan Penyelewengan Anggaran 2017 di Kementerian PUPR

Anggaran Kementeraian PUPR tahun ini sebesar Rp101,496 triliun. Basuki optimistis bahwa realisasi anggaran 2017 bisa diserap 95 persen

Ada Temuan Penyelewengan Anggaran 2017 di Kementerian PUPR
Antaranews
Basuki Hadimuljono

POS KUPANG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui temuan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pada 2017 meski sudah ada kebijakan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) pada proyek pemerintah sejak awal tahun ini.

"Saya kira sudah bagus (adanya TP4P dan TP4D), tapi masih ada beberapa `case` (kasus/temuan) yang sedang ditangani Pak Irjen (inspektorat jenderal) karena ketidaktahuan dan lain-lain," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjawab pers di Jakarta, Senin, di sela Rapat Koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR.

Menurut Basuki, sesuai informasi dari Jaksa Agug Muda Intelijen (Jamintel) pada agenda itu, info adanya penyelewengan semacam itu juga berasal dari orang dalam sehingga semuanya memang harus kompak untuk mengawasi.

"Jadi, info semacam ini, harusnya sama mulai dari Presiden, ke saya, hingga ke Balai dan PPK," katanya.

Namun, Basuki enggan merinci beberapa temuan yang dimaksud, tetapi secara garis besar diakui ada yang bersifat pencegahan dan ada yang sudah temuan atau sudah terjadi.

Ditanya evaluasi secara umum adanya TP4P dan TP4D sejak awal 2017 hingga saat ini, Basuki mengakui secara umum informasi dari Jamintel, jumlah realisasi proyek dari 2016-2017 naik tinggi.

"Kami pun dari PUPR sama, yakni misalnya pada proyek di GBK (Gelora Bung Karno), ketika ada informasi yang mencurigakan, ya yang jawab Kejati (Kejaksaan Tinggi) karena kami sejak awal didampingi mereka, BPKP dan lainnya. Jadi, insya Allah tidak ada hal hal yang menyimpang," katanya.

Ia membenarkan bahwa selama ini, struktur pelelangan proyek di PUPR sudah berubah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) langsung ke Kelompok Kerja (Pokja).

"Jadi yang selama ini yang tunjuk Pokja adalah Satker dan ULP biasanya Kepala Balai, ternyata tidak bisa dikendalikan karena independen, tetapi independennya menurut saya, diterjemahan semaunya sendiri. Ini tidak benar," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan peninjauan dan disesuaikan dengan peraturan yang ada, maka yang tunjuk Pokja sekarang adalah ULP langsung dan Pokjanya tidak terdiri satu organisasi, tetapi dicampur.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved