Pernyataan Mendikbud Haruskah Membuat Orang NTT Tersinggung?

Pernyataan Muhadjir Effendy itu merespons laporan Program for International Students Assesment (PISA) dalam rapat UNESCO

Pernyataan Mendikbud Haruskah Membuat Orang NTT Tersinggung?
KOMPAS IMAGES
Muhadjir Effendy 

Oleh: M.N Aba Nuen
Guru SMAN Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan

POS KUPANG.COM -- Awal Desember ini jadi viral di media online soal kekecewaan sejumlah masyarakat NTT yang tergabung dalam Komunitas PENA NTT di Bali terhadap pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pernyataan Muhadjir Effendy itu merespons laporan Program for International Students Assesment (PISA) dalam rapat UNESCO November 2017 terkait rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Seperti ditulis Jawa Pos edisi 4 Desember 2017, Mendikbud menyebut jika sampel survei tersebut adalah siswa-siswi di NTT.

Well, secara semantik pernyataan itu bisa kedengaran implisit konotatif. Seolah-olah buruknya peringkat Indonesia dalam survei itu sepenuhnya karena kontribusi anak-anak NTT.

Inilah salah satu pemicu kemarahan tersebut. Lantas haruskah kita tersinggung? Menurut saya, tidak perlu.

Mari menjadikan statement Mendikbud itu sebagai momentum tidak hanya introspeksi tetapi juga unjuk kerja, terutama para pemangku kepentingan dalam mengurus pendidikan di NTT dengan benar.

Situasi ketertinggalan sektor pendidikan di NTT bukan karena pemicu tunggal. Ekosistem pendidikan itu di dalamnya terdapat banyak unsur.

Guru, siswa, sekolah, perguruan tinggi, orang tua, pemerintah, legislatif, masyarakat, semuanya memiliki peran dan fungsi memajukan pendidikan. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sebagai penyelenggara layanan pendidikan memainkan peran kunci.

Pernyataan Mendikbud itu sepertinya memunculkan pertanyaan derivatif, bagaimana pemprov dan kabupaten/kota di NTT membangun sektor pendidikan dalam bahasa program mereka selama ini? Ada beberapa poin yang harus disorot.

Pertama, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) belum melaksanakan kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dalam APBD sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas memerintahkan bahwa anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help