Pemerintah Gratiskan Pembuatan Izin Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Prosesnya diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar

Pemerintah Gratiskan Pembuatan Izin Untuk Usaha Mikro dan Kecil
istimewa
Cosmas D Lana 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Untuk menghadirkan wirausaha muda atau wirausaha berkelanjutan, pemerintah menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggratiskan pembuatan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil. Demikian dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Kosmas D Lana di Kupang beberapa waktu lalu.

"Gerakan kewirausahaan nasional telah dimulai sejak tahun 2011. Kampanye ini sebagai media untuk menumbuhkembangkan semangat wirausaha di kalangan kaum terdirik dan kaum muda yang termotivasi untuk mencari dan mengembangkan ide atau gagasan bisnis. Hal ini agar pada gilirannya tercipta produk baru, cara kerja baru, teknologi baru, bisnis baru dan profesi baru," kata Kosmas.

Untuk itu, ujarnya, salah satu strategi penciptaan iklim yang kecil bagi usaha mikro dan kecil adalah perlindungan usaha. Bentuk perlindungan usaha yang dimaksud adalah pemberian izin usaha, khususnya bagi usaha mikto dan kecil. Izin usaha mikro kecil (IUMK), ujarnya, adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha.

"Tujuannya adalah mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Mendapatkan pendampingan untuik pengembangan usaha. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah dan atau lembaga lainnya," jelasnya.

Kosmas, mengatakan, izin ini hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Persyaratannya ditetapkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan Permendagri Nomor 83 tahun 2014.

"Prosedur pemberian izin bagi usaha mikro dan kecil dibedakan menjadi dua jalur. Persyaratan yang mesti dilengkapi, yakni surat pengantar RT/RW, KTP, kartu keluarga, pas foto, mengisi formulir, kegiatan usaha, sarana yang digunakan dan modal usaha. Bila semua lengkap, selanjutnya akan diterbitkan izin usaha itu," ujarnya.

Dalam penerapannya, kata Kosmas, pelaksana pemberian izin diberikan oleh camat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota atau dapat dilimpahkan kepada lurah atau kepala desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

"Prosesnya diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar dan akan dicabut apabila pelaku usaha mikro kecil melanggar ketentuan perundang- undangan. Selain itu, tidak dikenakan retribusi atau pungutan lain," ujarnya. **

Penulis: Sipri Seko
Editor: Sipri Seko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help