Perlindungan Saksi Lemah Ancam Pengawasan Partisipatif

Masyarakat dikuatirkan enggan melaporkan pelanggaran pemilu karena ketidaktegasan negara dalam melindungi para saksi pemilu.

Perlindungan Saksi Lemah Ancam Pengawasan Partisipatif
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Dari kiri ke kanan: anggota KPU Nagekeo, Quirinus Eleuterius, Ketua Panwas Kabupaten Nagekeo, Yohanes Nanga, S.H, Mikael Ju dan akademisi, Elias Cima, S.Sos menjadi pembicara dalam Focus Group Dicussion (FGD) di Hotel Pepita Mbay, Jumat (8/12/2017). 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | MBAY - Ketidakjelasan regulasi dalam melindungi saksi pelanggaran pemilu berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap saksi.

Kondisi ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilukada serentak tahun 2018.

Masyarakat dikuatirkan enggan melaporkan pelanggaran pemilu karena ketidaktegasan negara dalam melindungi para saksi pemilu.

Kekuatiran itu mengemuka dalam Focus Group Dicussion (FGD) yang digelar Panwaslu Kabupaten Nagekeo di Hotel Pepita Mbay, Jumat (8/12/2017).

Forum FGD menghadirkan nara sumber anggota KPU Nagekeo, Quirinus Eleuterius, anggota Panwas Kabupaten Nagekeo, Mikael Meli, A.Md dan staf pengajar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Ende, Elias Cima, S.Sos, M.A.

Kegiatan yang melibatkan pengurus Parpol, media, LSM, OKP di Nagekeo, menghasilkan salah satu rekomendasi yakni pembentukan Pojok Pengawasan atau sekretariat bersama.

Mikael Ju mengatakan, 35 persen kerawanan pemilu terjadi ketika terjadi partispasi.

Pasalnya, masyarakat yang datang ke TPS tidak semua menggunakan hak pilihnya tetapi membawa isu.

"Tantangan partisipasi di Nagekeo lebih mengarah pada ajakan untuk memilih calon tertentu. Kondisi ini terjadi marena pemahaman tentang pelanggaran Pemilu masih minim," demikian Mikael.

Halaman
12
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help