Presiden Jokowi Mengecam Keras Pengakuan Sepihak AS, Ini Perintahnya kepada Menteri Luar Negeri

POS-KUPANG.COM -- Presiden Joko Widodo mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Dalam postingan di Facebook, Kamis (7/12/2017), Jokowi meminta pemerintah AS mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pengakuan ini dianggap telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, apalagi negeri berjuluk Paman Sam ini adalah anggota di dalamnya.

Baca: Niat Hentikan Perselingkuhan, Kedua Tangan dan Kaki Wanita Ini Malah Dipotong oleh Kekasihnya, Sadis

Jokowi menegaskan, dia dan rakyat Indonesia konsisten untuk tetap bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat.

Baca: Gunakan Bahasa Inggris, Adik Ayu Ting Ting Malah Di-bully, Netizen : Belajar yang Bener Dulu

Berikut 5 poin pernyataan Presiden Jokowi yang diunggah ke Facebook, Kamis (7/12/2017)

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Terkait dengan pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat mengenai pemindahan Ibu Kota Israel ke Jerusalem, dengan ini saya menyatakan:

1. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

2. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dimana Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.

3. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama. Dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat.