PosKupang/

Yabiku Fasilitasi Penyempurnaan SK Bupati Tentang Perda PPP-PPA

Dua Perda di Kabupaten TTU ternyata sudah diundangkan tetapi perda itu berjalan. Ini penjelasannya

Yabiku Fasilitasi Penyempurnaan SK Bupati Tentang Perda PPP-PPA
Pos Kupang/Teni Jenahas
Peserta kegiatan penyempurnaan SK Bupati tentang Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak, Selasa (5/12/2017) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku) NTT memfasilitasi penyempurnaan surat keputusan bupati tentang Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kabupaten TTU, Selasa (5/12/2017).

Direktur Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku) NTT atau Yayasan Peduli perempuan, Antonius Efi, S.IP mengatakan, dua perda Kabupaten TTU yakni perda nomor 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda nomor 15 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah diundangkan, namun belum diiplementasikan karena SK Bupati belum dikeluarkan.

Untuk mempercepat implementasi kedua perda tersebut, Yabiku mengundang sejumlah unsur untuk membantu menyempurnakan isi SK.

"Hari ini kita memberikan pikiran untuk penyempurnaan SK bupati agar dua perda yang sudah dibuat bisa diimplementasikan. Apalah artinya, perda sudah ada namun belum dilaksanakan jika SK bupati tidak ada," kata Antonius.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Yosefina Konda mengatakan, implementasi dua perda yang sudah diundangkan sedikit terlambat karena dinas terlambat merespons.

Ia mengatakan, kehadiran peserta dapat mempercepat penerbitan SK bupati tentang implementasi atau penyelenggaraan dua perda tersebut.

Kegiatan ini dihadiri beberapa orang dari Yabiku, Dinas P3A, Dinas Kesehatan, rumah sakit dan polres. Kehadiran peserta bertujuan memberikan masukan demi penyempurnaan SK Bupati.

Diskusi penyempurnaan SK bupati ini difasilitasi oleh Adrianus Magnus, S.H, sebagai Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor. (*)

Penulis: Teni Jehanas
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help