Sebaiknya Anda Tahu! Ikut Pasfinal Tidak Dikenakan Sanksi Sebesar 200 Persen

Bagi yang belum melaporkan seluruh harta, pasti tidak dikenakan sanksi. Ini penjelasannya

Sebaiknya Anda Tahu! Ikut Pasfinal Tidak Dikenakan Sanksi Sebesar 200 Persen
kontan
Ilustrasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesti namun belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan atau bagi WP yang tidak mengikuti tax amnesty maka dengan program Pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final (Pasfinal) maka WP tidak dikenai sanksi pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II kantor Pajak Pratama (KPP) Kupang, I Gusti Ngurah Agung Hadiningrat yang ditemui di kantornya, Senin (4 /12 /2017).

Dia menjelaskan seusai dengan peraturan menteri keuangan no 165/PMK. 03/2017 terkait pengalihan hak atas tanah atau bangunan bagi peserta amnesti pajak yakni harta berupa tanah dan atau bangunan yang telah dibayarkan uang tebusannya dan telah tercantum dalam surat keterangan pengampunan pajak harus dilakukan pengalihan hak (pengalihan balik nama) menjadi atas nama wajib pajak itu sendiri.

Kedua, katanya, permohonan pengalihan hak yang dibebaskan PPh Final dilakukan paling lambat 31 Desember 2017.

Ketiga, pembebasan PPh final diberikan apabila dokumen kepemilikan atas tanah dan atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama nominee, pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris (dalam hal warisan telah terbagi).

Agung mengungkapkan pembebasan PPh final tidak diberikan apabila dokumen kepemilikan atas tanah dan atau bangunan berasal dari transaksi pembelian dari developer dan belum dibalik nama dari developer ke WP.

Pembebasan PPh Final dibuktikan oleh WP dengan menyampaikan dokumen kepada notaris dan atau PPAT berupa surat keterangan bebas atau fotocopy surat keterangan Pengampunan Pajak.

Melalui Pasfinal, WP dapat mengungkapkan harta pada program Pengampunan Pajak dan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH sepanjang dirjen pajak belum menemukan data mengenai harta tersebut (belum terbit surat perintah pemeriksaan).

Mengenai tarif, Agung mengatakan harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan PPh Final yakni 12,5 persen untuk WP tertentu, 25 persen WP badan dan 30 persen WP orang pribadi.

Benefit yang didapat untuk peserta program ini adalah tidak ada pengenaan sanksi pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Di dalam UU Pengampunan Pajak dikenai sanksi 200 persen bagi WP yang ikut amnesti pajak atau dua persen per bulan bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak.

Agung mengatakan program ini tidak berbatas waktu. (*)

Penulis: Hermina Pello
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help