Masalah Sampah Masih Belum Sepenuhnya Ditangani

Masalah sampah tentu terus berkembang bersamaan dengan pertumbuhan penduduk di Kota. Ini penjelasannya

Masalah Sampah Masih Belum Sepenuhnya Ditangani
POS KUPANG/DIONISIUS KOTA
TPA PENUH -- TPA seluas lima hektar di Kelurahan Manulai II telah dipenuhi aneka sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang sedang mengupayakan cara memanfaatkan sampah-sampah ini. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pusat hari bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ke-72 dirayakan di Kawasan Pantai Oesapa Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Senin (27/11/2017).

Acara berlangsung cukup ramai. Hadir saat itu Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Sri Hartoyo, Dirjen SDA, para sekretaris Dirjen dan ketua persatuan Dharma Wanita Kementerian PUPR, Wali Kota Kupang serta ratusan tamu undangan lainnya.

Direktur Jendral Cipta Karya, Sri Hartoyo, mengatakan, melesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan berdampak pada meningkatnya volume sampah yang belum tertangani dengan baik dari hulu hingga ke tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Hal ini tentunya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan rentannya kesehatan manusia. Selain isu persampahan, terdapat isu lainnya yang harus menjadi perhatian bersama, yakni perlunya penghijauan guna meminimalisir bencana alam (banjir). Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut melaksanakan Gerakan Peduli Mitigasi Bencana dengan kegiatan penanaman pohon yang saat ini kita laksanakan dengan inisiasi dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR," ujar Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo, menjelaskan, total kelurahan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Kupang ada 51 kelurahan dengan jumlah kelurahan pencegahan sebanyak 40 kelurahan dan kelurahan kumuh 11 kelurahan.

Namun, hanya 10 kelurahan yang mendapatkan alokasi bantuan dana investasi (BDI) penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK) TA 2017 yakni 4,55 miliar.

"Khusus kelurahan Oesapa, yang memiliki luas kawasan kumuh sebesar 14,21 hektar dan dilakukan kegiatan penanganan permasalahan permukiman kumuh skala lingkungan dengan anggaran sebesar 500 juta melalui PLBK pada tahun 2017. Meliputi pembangunan saluran drainase, jalan lingkungan, sumur resapan dan persampahan akan bisa menampung aliran air hujan. Dengan jumlah penerima manfaat 376 KK, yang terdiri dari 1.911 jiwa. Dalam seluruh kegiatan ini melibatkan sejumlah 51 tenaga kerja dengan 1.054 hari orang kerja," jelas Sri Hartoyo.

Ia menegaskan, penanganan permukiman kumuh merupakan penanganan yang multisektor melibatkan banyak pihak, bersifat kolaboratif, membutuhkan banyak dana yang cukup besar dan memerlukan keberlanjutan dalam penanganannya. Selain itu penanganan permukiman kumuh tidak bisa dilakukan hanya untuk komponen tertentu melainkan seluruh komponen yang mewujudkan keterpaduan kawasan, dari aspek fisik lingkungan, ekonomi dan sosial. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help