KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Perda Banjarmasin

perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari 14 November 2017 sampai 13 Desember 2017 untuk Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Perda Banjarmasin
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

POS KUPANG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua tersangka korupsi suap terkait dengan persetujuan penetapan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2017.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari 14 November 2017 sampai 13 Desember 2017 untuk Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap dua tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PDAM Kota Banjarmasin Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Kota Banjarmasin Trensis pada Kamis (9/11).

Untuk kebutuhan persidangan, kedua tahanan itu sejak Kamis (9/11) dititipkan penahanannya di Lapas Klas 3 Banjarbaru Banjarmasin untuk menunggu jadwal sidang yang direncanakan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Hingga Kamis (9/11), KPK total telah memeriksa 49 saksi terkait kasus tersebut.

Unsur saksi itu antara lain Wakil Wali Kota Banjarmasin, Sekda Banjarmasin, anggota DPRD Banjarmasin, Direktur Utama, Direktur Operasional dan pegawai PT Chindra Santi Pratama, staf PT Adhi Karya (Persero) Divisi Regional Balikpapan, PNS atau Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Pemkot Banjarmasin, pegawai dan pejabat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus itu, yakni Dirut PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasih Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Trensis, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi.

Kedua tersangka Muslih dan Trensis diduga bersama-sama menerima fee dari pihak rekanan yang kemudian diberikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp50,5 miliar.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Banjarmasin pada Kamis (14/9), KPK mengamankan uang tunai senilai Rp48 juta.

Uang tersebut diduga bagian dari uang Rp150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help