PosKupang/

Pilkada di NTT "Memaksa" Leluhur, Maksudnya?

Menjelang hajatan Pilkada ini hiruk pikuk para pihak yang terlibat di dalamnya didominasi oleh dua pihak yakni kandidat/calon

Pilkada di NTT
ilustrasi

Oleh: Boni Jebarus
Anggota DPRD Provinsi NTT

POS KUPANG.COM -- Gong Pilkada serentak NTT sudah ditabuh oleh KPUD NTT, Sabtu 10 Oktober 2017. Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan 10 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten se-NTT.

Menjelang hajatan Pilkada ini hiruk pikuk para pihak yang terlibat di dalamnya didominasi oleh dua pihak yakni kandidat/calon dan partai politik. Walaupun masyarakat pemilih dilibatkan, itu hanya pernik sosialisasi diri. Perkenalan diri untuk kepentingan survei atau klaim-mengklaim.

Masa kampanye yang singkat dan luas wilayah menuntut kandidat bekerja lebih awal. Lamanya sosialisasi diri tidak menjamin keterpilihannya tinggi. Barang rongsokan dijual lamapun tak jamin dibeli cepat. Bisa saja barang baru, cepat laku. Pada tahap awal inilah para bakal calon menebar pesona-lobi di partai politik.

Rakyat dijadikan preferensi untuk meyakinkan partai politik. Walaupun masih sebatas bakal, tetapi tetap saja kerja politik ekstra keras. Untuk saat ini, sebelum penetapan oleh KPUD sebagai peserta resmi dianggap sebagai bakal calon. Artinya bisa jadi calon atau tidak jadi calon.

Maka klaim-klaim menjadi menu khas setiap bakal calon. Lobi ke parpol tak mengenal ideologi. Berjabat tangan dengan lawan, tak mengenal rasa malu. Dulu tak suka partai, sekarang menjilat minta dikasihani.

Ketika menjabat tak pernah tegur sapa. Ketika butuh, mendadak seperti sinterklas. Ketika klaim dan gerakan dadakan menjadi kebiasaan maka rasa percaya akan menang kerap menghipnotis di luar nalar.

Secara politik, rasa menang atau seolah-olah menang sebelum pertandingan akan bermunculan rekayasa sosial tak beretika. Pada posisi itu maka dialektika pikiran dan perasaan terkadang tidak sambung alias terputus. Dengan kata lain, benturan rasional dan irasional melahirkan rekayasa di luar nalar. Pada titik ekstrem menjadi supranatural.

Praktik politik di luar nalar semacam supranatural kerap dijalani di Indonesia. Prof Judith Schlehe menyampaikan hasil penelitian di Wednesday forum dengan tajuk "paranormal practitioners and popular in comtemporary java" (19/09/2012) yang dikutip dari crcs.ugm.ac.id memposisikan paranormal atau dukun di era modern.

"Menjelang pilkada, 80 persen penghasilan paranormal berasal dari pilkada. Mereka yang berkompetisi dalam pilkada, yang notabene memiliki gelar akademis tetap meminta bantuan paranormal untuk meraih kursi pemerintahan eksekutif. Berbagai ritual dan amalan mereka kerjakan agar memancarkan kharisma dan rasa percaya diri semakin besar dan kemenangan terbuka lebar," kata guru besar Universitas Freiburg Jerman ini.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help