Pemda dan DPRD Pemicu Ketertinggalan Pembangunan Kabupaten TTS

terjadi devisit Rp 174 miliar, terjadi utang pihak ketiga Rp 76 miliar, temuan Rp 24 miliar, gagal tender 2017 Rp 20 miliar,

Pemda dan DPRD Pemicu Ketertinggalan Pembangunan Kabupaten TTS
novemy leo
Araksi aksi demo ke Pemda dan DPRD TTS Penyebab Ketertinggalan di TTS 

POS KUPANG.COM, SOE-- - "Pemda dan DPRD penyebab ketertinggalan pembangunan di TTS. Hak angket tenggelam di DPRD. Ada Apa?"

Demikian tulisan pada kertas kartun yang ditempelkan pada mobil pik ap yang ditumpangi anggota lembaga Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) yang menggelar aksi damai saat mendatangi, DPRD TTS, Kamis (9/11/2017). Sebelumnya komponen ini ke RSUD SoE menuntut perbaikan pelayanan rumah sakit.

Tulisan lainnya, yakni reformasi birokrasi karena terjadi devisit Rp 174 miliar, terjadi utang pihak ketiga Rp 76 miliar, temuan Rp 24 miliar, gagal tender 2017 Rp 20 miliar, penyebabnya adalah Bupati TTS tidak konsisten terhadap penandatangan pakta integritas bersama semua kepala OPD.

Juga ada tulisan, suara rakyat dibutuhkan tapi kebutuhan rayat tidak disuarakan. Araksi minta kepolisian segera tetapkan tersangka landscape Kantor Bupati TTS, SPJ fiktif dana desa. Araksi konsisten kawal dana desa dan 55 desa di TTS belum terima dana desa 2017.

Pemda TTS agar segera melunasi utang pihak ketiga, kenapa dana Rp 20 miliar gagal tender, temuan Rp 24 miliar segera ditindaklanjuti. Kertas kartun ditempel pada tiga unit mobil yang ditumpangi belasan Araksi.

Tulisan itu mewakili aspirasi Araksi ke Dewan. Selain itu, Araksi juga mengangkat keraguan mereka terhadap intelegensia Kesbangpol TTS, MoU antara Pemda TTS dengan Pemda Papua terkait pendidikan, sejumlah perda TTS yang bermasalah, serta keraguan publik akan penegakan supremasi hukum dari Kejari TTS dan Polres TTS.

Massa Araksi, antara lain Ludji A Natonis, Dominggus Nomleni dan Alexander Tapatab bersama Ketua Araksi, Alfred Baun dan pembina Drs. Habel Hitarihun.

Mereka diterima sejumlah anggota DPRD TTS, Eginius Usfunan, Benny Banamtuan, Yorhan Fallo, Yonathan Missa, Niko Solle, Ruba Banunaek dan David Boimau.

Alfred minta DPRD ikut menindandaklanjuti temuan BPK dan Inspektorat sebesar Rp 24 miliar di Kabupaten TTS. Data yang dipegang Alfred, ada pejabat dan anggota DPRD masuk dalam temuan itu.

"Sekda TTS masuk penjara hanya karena Rp 3 juta, ini yang saya bilang kalau teman-teman tak sangup usut Rp 24 miliar, saya akan minta ijin ke Kejagung agar keluar Salmun Tabun, mantan Sekda TTS" kata Alfred.

Terhadap aspirasi Araksi, Egidius Usfunan mengatakan akan membahas dan menindaklanjuti aspirasi tersebut. (vel)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help