PosKupang/

UMP Nusa Tenggara Timur Jangan Sekadar Angka di Atas Kertas

Dalam usulan Dewan Pengupahan NTT kenaikan UMP tahun 2018 sebesar Rp 125.000 atau menjadi Rp 1.650.000 per

UMP Nusa Tenggara Timur Jangan Sekadar Angka di Atas Kertas
KOMPAS.com/Achmad Faizal
Ilustrasi 

POS KUPANG.COM -- Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT tahun 2018 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Dalam usulan Dewan Pengupahan NTT kenaikan UMP tahun 2018 sebesar Rp 125.000 atau menjadi Rp 1.650.000 per bulan dari UMP NTT tahun 2017 yang masih berlaku saat ini sebesar Rp 1.525.000 per bulan.

Perubahan UMP tahun 2018 tentu merupakan kabar gembira bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta, dan para tenaga honorer di lembaga pemerintahan. Sebaliknya, kenaikan UMP ini mungkin menjadi kabar kurang baik bagi pemilik perusahaan di daerah ini.

Tetapi suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, pemilik perusahaan wajib menerapkan UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi para pekerjanya. Jika pemilik perusahaan belum mampu membayar UMP/UMK kepada para pekerjanya, maka pengusaha bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang telah ditetapkan tersebut kepada pemerintah daerah.

Meski pihak Dinas Nakertrans sudah menyampaikan usulan kenaikan UMP dari Dewan Pengupahan NTT kepada Pemprov NTT, tapi sampai saat ini pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur NTT belum mengeluarkan keputusan gubernur untuk menetapkan UMP yang diusulkan itu.

Masyarakat berharap Pemprov NTT menerima usulan perubahan UMP tahun 2018 yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan NTT. Jika perubahan UMP tersebut sudah ditetapkan melalui SK Gubernur NTT, maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menerapkannya.

Sementara pemerintah daerah melalui intansi teknis yang berurusan dengan ketenagakerjaan harus mengawasi penerapan UMP oleh perusahaan-perusahaan di daerah ini. Itu artinya, penetapan UMP (Rp 1.650.000 per bulan) jangan sekadar angka di atas kertas, sementara pelaksanaannya banyak perusahaan yang mengabaikan pembayaran UMP bagi para pekerjanya.

Sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral, bahwa hasil pantauan komisinya ke sejumlah perusahaan di Kota Kupang beberapa waktu ada temuan banyak pemilik perusahaan yang belum menerapkan UMP/UMK kepada karyawannya.

Temuan lapangan wakil rakyat ini hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, baik Pemprov NTT maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawasi penerapan UMP 2018 oleh perusahaan-perusahaan di daerah ini.

Tidak hanya itu, hal penting yang harus diawasi oleh pemerintah adalah penerapan UMP/UMK jangan sampai hanya angka di atas kertas. Artinya, jangan sampai ada perusahaan yang membayar UMP/UMK di bawah standar upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help