PosKupang/

DPRD Mabar Minta Pemeritah Maksimalkan Pajak Hotel Berbintang

Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun menegaskan hal ini terkait dengan upaya meningkatkan PAD

DPRD Mabar Minta Pemeritah Maksimalkan Pajak Hotel Berbintang
pos kupang/servatinus mammilianus
Situasi sidang DPRD Manggarai Barat beberapa waktu lalu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servan Mammilianus

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), meminta pemerintah setempat untuk memaksimalkan lagi potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara baik di bidang pajak.

Diantaranya, pajak hotel berbintang, retribusi parkir, pajak galian C, piutang tunggakan PBB serta NJOP.

Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun, menyampaikan hal itu saat penutupan sidang II yang berlangsung di ruang sidang utama lantai dua Kantor DPRD Mabar, Rabu (8/11/2017).

"Masih banyak potensi yang belum tergali secara baik. Antara lain, piutang tunggakan PBB, pajak hotel bintang, retribusi parkir serta galian C dan NJOP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga tanah," kata Blasius.

Ditambahkannya, perlu dilakukan revisi terkait NJOP. Selain itu, pemerintah lewat SKPD terkait, harus intens berkoordinasi dengan provinsi dan pusat agar bantuan dana DAU/DAK meningkat.

Dia juga menyinggung tentang stok pangan masyarakat pedesaan yang kini mulai menipis akibat kekeringan beberapa waktu lalu.

Pemerintah kata dia, perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap hal itu.

Sementara itu, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, pada kesempatan itu menegaskan, saat ini pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot realisasi penyerapan anggaran 2017 karena hingga triwulan IV tahun 2017 ini, realisasi penyerapan masih rendah.

"Untuk itu ditegaskan kepada para pimpinan OPD yang memiliki kegiatan pekerjaan fisik atau proyek pembangunan agar turun ke lapangan untuk mendorong pihak ketiga agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sekaligus memonitor perkembangan kemajuan fisik dan kualitas pekerjaan," kata Agustinus.

Dengan itu, kata dia, jumlah SILPA tahun anggaran 2017 bisa ditekan atau lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dia juga menyampaikan beberapa program pembangunan pemeritah pusat di Mabar, yaitu pembangunan dermaga marina, listrik tenaga mesin dan gas di Rangko serta hotel bertaraf internasional, seperti Ayana dan Alia.

"Pantai Selatan kita harus tuntaskan pembangunan jalan sepanjang pantai menuju Nangabere, menyambut partisipasi swasta untuk berinvestasi," kata Agustinus.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help