Berita Flores Lembata Alor

Bupati Marsel : Aparatur Pemerintah Bersikap Kreatif, Dana Desa untuk Menyelesaikan Masalah di Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 akan memasuki fase pemantapan pada tahun 2018.

Bupati Marsel : Aparatur Pemerintah Bersikap Kreatif, Dana Desa untuk Menyelesaikan Masalah di Desa
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS-
Para peserta Rakor sedang mengikuti kegiatan, Kamis (2/11/2017). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE--Aparatur pemerintah dituntut untuk bersikap dan berpikir juga bertindak kreatif dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Ende, Ir. Marsel Petu mengatakan hal itu saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pamong Praja, Kamis (2/11/2017) di Aula BBK, Kota Ende.

Bupati Marsel mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 akan memasuki fase pemantapan pada tahun 2018.

Fase dimaksud tidak saja sekedar pembagian waktu dalam sebuah siklus, melainkan salah tahapan yang mengisyaratkan bahwa tahapan sebelumnya telah dilaksanakan secara optimal, dan tahapan dimaksud layak menghantarkan untuk memasuki fase evaluasi.

Dikatakan sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang membangun dari Desa dan Kelurahan, maka dalam rangka menjalankan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (pasal 72, ayat (1), huruf b) maka sejak tahun 2015 kepada desa desa di seluruh Indonesia telah dialokasikan Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari APBN.

Bupati Marsel mengatakan bahwa harus diakui bahwa dana desa dimaksud memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan desa secara keseluruhan.

Namun demikian tidak menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih saja dihadapi baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah daerah, terutama pada aspek perencanaan sikronisasi dokumen (RPJMDes, RKPDes, APBDes), aspek penatausahaan atau pelaksanaan, aspek pertanggungjawaban, aspek pengawasan dan pengendalian, serta aspek pemeliharaan.

Hal lain yang juga layak menjadi perhatian adalah bahwa banyak kebutuhan akan penanganan masalah di desa yang belum bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa dimaksud, dengan alasan regulasi, dan ini perlu disikapi.

Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian semua agar dana desa yang ada membantu menyelesaikan masalah di desa terutama dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help