Saat Demo di Depan Mapolres Ende Gertak Minta Copot Kapolres

Ini tuntutan dari peserta demo terkait dengan dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum anggota DPRD Ende

Saat Demo di Depan Mapolres Ende Gertak Minta Copot Kapolres
Pos KUpang/Romualdus Pius
Gertak Saat Melakukan Aksi Demo di Simpang Lima Bandara Ende, Rabu (25/10/2017) 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius

POS KUPANG.COM, ENDE - Saat berdemo di depan Mapolres Ende, Rabu (25/10/2017) Gerakan Rakyat Anti Korupsi se- daratan Flores Lembata, (Gertak) yang merupakan Aliansi Pedagang Ikan (API) Kabupaten Ende, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ende, Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Serikut Tani Nasional (STN) dalam selebarannya yang diterima Pos Kupang menuntut agar copot Kapolres Ende, AKBP Ardiyan Mustaqim.

Dalam selebaran itu, Gretak menyatakan bahwa mereka kembali turun ke jalan dengan membawa sejumlah data temuan (kwintasi Pengambilan yang dilengkapi dengan Voucher, Kwitansi pengambilan yang dilengkapi Bukti Ks Masuk, Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya) tentang dugaan gratifikasi yang melibatkan 7 oknum DPRD Kabupaten Ende dan Dirut PDAM Ende, yang menjadi momok memalukan bagi masyarakat Kabupaten Ende.

Menurut Gretak, masalah ini mencuat sejak Tahun 2015, dimana inisiatif DPRD Kabupaten Ende membentuk Peraturan Daerah Inisiatif (PERDA) guna melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Kabupaten Ende.

Alih-Alih ingin mendapat dana segar milyaran melalui Perda yang akan diperjuangkan oleh DPRD Ende, pihak PDAM lantas memberikan sejumlah uang kepada 7 oknum DPRD Kabupaten Ende, untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda ke Menteri PU.

Beberapa hari kemudian di Tahun 2015 pada bulan Oktober, publik Ende digegerkan dengan berita media massa, bahwa 7 oknum DPRD Ende melakukan perjalanan Dinas dengan uang yang bersumber dari anggaran PDAM.

Publik menanyakan, mungkinkah lembaga DPRD bisa menggunakan uang dari PDAM bukankah DPRD Ende sudah punya anggaran khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum DPRD dan PDAM ini diduga telah melanggar ketentuan peraturan UU yang berlaku atas dugaan tindakan gratfikasi.

Dua tahun sudah kasus dugaan gratifikasi ini parkir di meja Kepolisian Ende.

Aksi mahasiswa dan kontrol sejumlah media massa tidak memberi pengaruh kepastian hukum terhadap dugaan gratifikasi yang melibatkan 7 oknum DPRD Ende dan PDAM Ende.

Halaman
12
Penulis: Romualdus Pius
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help