PosKupang/

Ini Yang Dilakukan Bupati TTU Saat Pelantikan Kepala Desa Maurisu

Bupati TTU, Raymundus Fernandes melakukan hal ini ketika melantik Kepala Desa Maurisu

Ini Yang Dilakukan Bupati TTU Saat Pelantikan Kepala Desa Maurisu
Pos Kupang/Teni Jenahas
Bupati TTU, Raymundus Fernandes berpidato saat pelantikan Kepala Desa Maurisu 

Laporan wartawan Pos Kupang, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, KEFAMENANU - Pelantikan Kepala Desa Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, Selasa (10/10/2017) menjadi momentum berbeda yang dirasakan seluruh perangkat desa.

Saat acara sambutan, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes mengecek kehadiran aparatur desa mulai dari RT, dusun, kaur dan sekretaris desa.

Seluruh aparatur desa dipanggil dan berdiri dihadapan bupati. Aparat desa berdiri sepanjang bupati memberikan sambutan sekitar satu jam.

Bupati tidak hanya mengecek kehadiran aparatur desa saat acara pelantikan tetapi juga mengecek sejauh mana tugas dan tanggungjawab mereka dalam melayani masyarakat, secara khusus RT dan dusun.

Bupati menanyakan kepada RT dan Dusun tentang jumlah penduduk, kepala keluarga, ibu hamil, bayi dan balita dalam wilayah RT masing-masing.

Di Desa Maurisu Selatan ada empat dusun, delapan RT dan tiga kaur. Ada dua ketua RT yang tidak mengetahui jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam wilayah RT, sehingga atas permintaan sendiri mereka siap mengundurkan diri.

Bupati pun langsung menyuruh mereka kembali ke tempat duduk. Sementara ketua RT yang mampu menjawab pertanyaan bupati tetap menjadi ketua RT.

"Kamu jadi aparat desa tapi jumlah KK di RT tidak tahu. Hari ini juga kamu jangan jadi RT. Kamu diberi gaji untuk bekerja bukan hanya duduk," tegas Raymundus.

Bupati Raymundus mengatakan, sebagai bupati ia wajib mengecek aparatur desa dan masyarakat. Apalagi desa Maurisu Selatan merupakan desa di perbatasan antar kabupaten.

Desa Maurisu Selatan dikenal sebagai wilayah segitiga emas karena daerah perbatasan antar tiga kabupaten yakni, Kabupaten TTU, Malaka dan TTS.

Jumlah penduduk Desa Maurisu Selatan sebanyak 677 jiwa, laki-laki 348 orang dan perempuan 329 orang. Jumlah kepala keluarga 181 KK. Setelah dicek oleh Bupati ternyata masih 100 lebih penduduk yang belum memiliki E-KTP.

Saat itu Bupati langsung perintahkan kades untuk segera mengurus penduduk yang belum memiliki KTP. Sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki KTP.

Menurut Raymundus, Dana Alokasi Umum (DAU) dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Penduduk yang dihitung adalah penduduk yang memiliki KTP.

Penduduk yang belum memiliki KTP berarti tidak masuk dalam daftar penerima program pembangunan dan selayaknya penduduk yang bersangkutan tidak bisa protes soal pembangunan. (*)

Penulis: Teni Jehanas
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help