PosKupang/

Ketua REI NTT Bilang Ada Pemda Persulit Developer

Sudah menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya yang memilih dirinya.

Ketua REI NTT Bilang Ada Pemda Persulit Developer
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Bobby Pitoby 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby mengatakan sudah menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya yang memilih dirinya.

"Jadi tolonglah para bupati & walikota untuk betul-betul melihat pemenuhan atas kebutuhan pokok ini. Bahkan pemda yang mempersulit pembangunan rumah MBR. Di salah satu kabupaten di NTT, ada desa yg mengharuskan membayar desa 10% fee dari harga jual rumah untuk desa setiap penjualan rumah . ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pungli karena sudah jelas pemerintah pusat bilang tidak ada lagi pungutan untuk MBR," kata Bobby Pitoby, Kamis (5/10/2017). 

Bobby mengatakan, REI NTT sudah menyurati secara resmi 21 bupati dan walikota mengenai BPHTB ini, tapi hingga kini belum ada respons dari pemerintah daerah.

Bobby mengatakan ini adalah program Nawacita Pemerintah RI dan sudah ada Instruksi Presiden No 5 Tahun 2016 & Instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan review BPHTB ini.

"Saya sangat menyayangkan pemerintah pusat sudah membuat program yang pro rakyat dan mengsejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai bantuan & kebijakan yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah namun pemda tidak ada satupun yang membuat kebijakan atau kemudahan utk MBR di daerahnya sendiri untuk memiliki rumah," kata Bobby.

Bobby mengatakan ada kesan dari para developer rumah MBR bahwa pemda justru memberatkan para developer untuk memiliki ijin untuk membangun kawasan pemukiman.

"Pemerintah RI sudah mengeluarkan PP no 64 thn 2016 mengenai penyederhanaan perijinan untuk perumahan MBR tapi belum ada satupun pemda yang mengikuti aturan ini," katanya. (*)

Penulis: nurlembang
Editor: agustinus_sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help