PosKupang/

Pimpinan OPD di Lembata Garuk Kepala Terkait Soal Tenaga KSO

Ini penjelasan dari Bupati Lembata terkait rencana rasionalisasi tenaga KSO di daerah itu

Pimpinan OPD di Lembata Garuk Kepala Terkait Soal Tenaga KSO
POS KUPANG/DOK
Eliaser Yentji Sunur, ST 

Laporan wartawan Pos Kupang, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA - Sekitar 1.000 orang dari 2.000 orang tenaga KSO (kerja sama operasional) yang saat ini bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, akan segera dirumahkan.

Merumahkan tenaga KSO tersebut merupakan pilihan terbaik agar tidak memberatkan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur saat jumpa pers di Ruang Rapat Bupati Lembata, Kamis (28/9/2017).

Bupati mengungkapkan hal tersebut, menyusul keluhan pimpinan OPD tentang banyaknya pegawai yang ada di kantor pemerintah tanpa diimbangi dengan ketersediaan meja dan kursi.

"Saat ini banyak kepala OPD yang mengeluh tentang banyaknya pegawai di kantor tetapi tidak ditunjang dengan ketersediaan kursi dan meja. Saat mereka mengeluh, saya langsung bertanya, bukankah para pegawai itu datang dan bekerja di kantor tersebut karena ada penerimaan pegawai," ujar Sunur mengulangi pertanyaan yang disampaikan kepada pimpinan OPD saat rapat-rapat sebelumnya.

Atas pertanyaan itu, para pimpinan OPD hanya garuk-garuk kepala. Mereka sepertinya bingung atas keberadaan tenaga KSO tersebut.

Dari kondisi tersebut, lanjut Sunur, jelas terlihat betapa penerimaan pegawai di kantor-kantor tanpa melalui aturan dan mekannisme yang berlaku.

Ia juga mengatakan, lantaran jumlah tenaga KSO di kantor-kantor pemerintah relatif banyak, maka pemerintah telah memutuskan untuk melakukan rasionalisasi.

Pasalnya, banyaknya tenaga KSO itu berdampak pula terhadap keuangan daerah daerah.

Sunur mengungkapkan, dalam satu tahun anggaran, dana yang dialokasikan untuk menggaji tenaga KSO tersebut, mencapai Rp 45 miliar lebih.

Jumlah itu tentunya sangat besar dibandingkan dengan kinerja yang ditunjukkan dalam bekerja.

Baru-baru ini, lanjut Sunur, pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada salah satu kantor di lingkungan pemerintah.

Lantaran kunjungan itu dilakukan secara tiba-tiba, ia menyaksikan sendiri betapa ada banyak pegawai yang tidak punya meja kerja dan kursi untuk duduk. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help