Urgensi Kenaikan Gaji Wakil Rakyat Nusa Tenggara Timur

Kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Urgensi Kenaikan Gaji Wakil Rakyat Nusa Tenggara Timur
net
Ilustrasi 

Oleh: Mikhael Feka
Wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang

POS KUPANG.COM -- Sungguh berita yang sangat menggembirakan bagi pimpinan dan anggota DPRD NTT yang mengalami kenaikan gaji yang sangat fantastis sebagaimana diberitakan Pos Kupang halaman 9 edisi Rabu, 19 September 2017.

Kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yakni gaji anggota DPRD Provinsi NTT dari Rp 13.000.000 menjadi Rp 40.000.000, gaji pimpinan dari Rp 18.000.000 menjadi Rp 60.000.000 untuk ketua dan Rp 50.000.000 untuk Wakil Ketua.

Kepentingan apa yang sangat mendesak sehingga menaikkan gaji wakil rakyta tersebut berkali-kali lipat? Kenaikan yang fantastis tersebut mungkin dimaksudkan agar meningkatkan kinerja wakil rakyat dan lebih dari pada itu adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan koruptif.

Pada saat yang sama bagaimana perasaan rakyat ketika mengetahui kenaikan gaji pimpinan dan anggota dewan tersebut?

Perasaan yang dirasakan oleh rakyat tentunya beragam baik itu perasaan setuju, tidak setuju atau mungkin lebih memilih untuk diam, namun apapun perasaannya PP tersebut telah berlaku dan tentunya sudah melalui banyak kajian.

Tetapi satu hal yang pasti bahwa rakyat akan sangat kecewa apabila dalam kinerja wakil rakyat tersebut masih saja ada anggota dewan yang korupsi, urus proyek, tidur waktu sidang, bolos rapat, tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terkena OTT, membebani APBD dan sebagainya.

Sungguh sebuah ironi
Kenaikan gaji yang fantastis tiga kali lipat lebih dari gaji sebelumnya adalah sebuah ironi di tengah masyarakat NTT menempati urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016 NTT berada pada peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014, NTT berada di urutan keempat.

Kenaikan gaji yang tinggi berbanding terbalik dengan kondisi kekinian NTT, wakil rakyat menikmati kehidupan yang mewah sedangkan rakyat yang menjadi tuan masih banyak yang bergulat dengan kemiskinan, gizi buruk, putus sekolah, menganggur dan sebagainya.

Banyaknya warga NTT yang bekerja di luar negeri pertanda bahwa lapangan kerja di NTT masih sangat minim, meningkatnya angka korupsi di NTT menandakan pula bahwa fungsi pengawasan terhadap eksekutif kurang efektif, miskinnya masyarakat NTT menandakan bahwa anggaran untuk rakyat jauh lebih sedikit dibanding untuk belanja administrasi dan tentunya banyak infrastruktur lainnya yang masih jauh dari kelayakan.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help