PosKupang/

Berita Timor Rote Sabu

Tidak Sesuai Aturan, Gubernur NTT Minta LPPL Belu TV Digabungkan Pada Dinas Kominfo

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV bukan merupakan perangkat daerah dan tidak dapat ditata menjadi lembaga lain

Tidak Sesuai Aturan, Gubernur NTT Minta LPPL Belu TV Digabungkan Pada Dinas Kominfo
POS KUPANG/EDY BAU
Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan 

Laporan Wartawan Pos- Kupang, Edy Bau

POS- KUPANG.COM, ATAMBUA- Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV bukan merupakan perangkat daerah dan tidak dapat ditata menjadi lembaga lain di luar perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Demikian disampaikan Gubernur NTT dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Belu tertanggal 28 Agustus 2017.

Dalam copian surat yang diperoleh Pos Kupang di Atambua, Rabu (13/9/2017) sore menyebutkan, agar lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Belu TV digabungkan pada dinas komunikasi dan informatika.

"Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu agar melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika," demikian salah satu permintaan dalam surat yang ditandatangani Penjabat Sekda NTT, Emanuel Kara itu.

Lebih lanjut disebutkan, penempatan pejabat struktural pada LPPL Belu TV yang telah dilantik pada bulan Oktober 2016 lalu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

LPPL Belu TV, lanjut gubernur, merupakan lembaga non struktural yang pembentukan lembaga dan pengangkatan pejabat harus merujuk pada pasal 14 undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, PP nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik dan peraturan menteri Kominfo nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tatacara perijinan penyelenggaraan penyiaran.

Direktur Utama (Dirut) Belu TV, Roni Mau Luma kepada wartawan di Atambua, Rabu (13/9/2017) mengatakan, surat gubernur tersebut merupakan jawaban atas surat dari Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan.

Surat tertanggal 15 Agustus yang isinya meminta Gubernur NTT melalui Biro organisasi melakukan kajian terkait adanya kendala dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, upaya pembenahan struktur organisasi, termasuk urusan pengelolaan anggaran sebagai sebuah lembaga otonom di daerah. (*)

Penulis: Frederikus Riyanto Bau
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help