PosKupang/

Inilah Solusi Untuk Mengatasi Masalah Guru Non Sarjana di NTT

Esensinya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus melindungi profesinya. Sebutan yang sering kita dengar dari mulut

Inilah Solusi Untuk Mengatasi Masalah Guru Non Sarjana di NTT
Net
Ilustrasi 

Oleh: Linus Lusi
Tim Kaji Tindak Pendidikan Karakter Kontekstual NTT

POS KUPANG.COM - Lazimnya dalam hari tertentu, berita halaman depan Pos kupang (Kamis,10/6/2017) selalu menyajikan isu pendidikan yang membuat kepanikan harkat dan martabat pendidikan. Menarik dikupas dari berbagai aspek. Kali ini dunia pendidikan Flobamorata dikejutkan.

Ternyata total guru se-NTT 93,705 orang, sebanyak 31 persen guru belum sarjana (Dinas Pendidikan NTT, Agustus 2017). Lalu apa? Padahal para guru sudah diikatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa eksitensinya harus sarjana.

Esensinya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus melindungi profesinya. Sebutan yang sering kita dengar dari mulut para pembesar, kira-kira begini ucapan ... Profesionallah. Diksi ini mau menegaskan bahwa profesi guru yang profesional hendaknya menjadi kebanggan yang dapat dipertanggungjawabakan.

Maka seringkali para pahlawan pendidikan mendapat teguran saat gagal menegakkan profesi yang digeluti. Dalam analisis pendidikan langkah apa yang perlu ditempuh?

Dominan Guru SD/MI
Semangat para guru untuk melakukan investasi terhadap diri sendiri untuk meraih gelar sarjana belum menjadi perhatian utama. Sebagai pembanding di tahun 2011 secara nasional sebanyak 55,19 % guru Indonesia atau sekitar 1,5 juta guru belum berijazah S1. Lebih memprihatinkan sebanyak 722,293 masih berijazah sekolah lanjutan atas (Mans Mandaru,2011).

Dalam konteks NTT (2011) total guru semua 75,352.Namun 72% belum S1. Saat itu sarjana hanya 15.626. Di awal tahun 2006 sejak sistim sertifikasi diperkenalkan, Kota Kupang sebagai barometer pendidikan hanya 6 orang guru SD yang ikut sertifikasi. Apalagi di kabupaten lain.

Fakta menunjukkan guru yang berijazah SPG/PGA sebanyak 33,561, D1;1881, D2,15,479 dan D3 sejumlah 4,650 ( Data P dan K 2011).

Data tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan. Tercatat, periode Agustus 2017, berijazah SPG/PGA, 13,744, D1,171, D2, 6275, D3,604, Sarjana 32.026 dan S2 76 orang. Cakupan data tersebut menggambarkan bahwa guru SD/MI menjadi domain masalah dalam kelayakan mengajar demi penegakkan mutu pendidikan.

Dalam kurun waktu hingga tahun 2017, lewat pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min kembali menegaskan sebanyak 31,45 persen guru NTT belum sarjana. Bila merunut data terkait di atas hal ini jelas mengarah ke sekolah Dasar dan MI yang tersebar di kabupaten/kota. Melihat dominan guru SD demikian, apa yang perlu dilakukan.

Pertama, butuh revolusi komitmen politik anggaran pendidikan terhadap pengembangan SDM para guru. Hal tersebut, sesuai kewenangan pengelolahan tenaga kependidikan SD/MI dan SMP/MTs menjadi ranahnya kabupaten/kota.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help