PosKupang/

Semen Kupang Langka dan Harga Bahan Bangunan Melambung, Apa Langkah Pemerintah?

Melambungnya harga semen di Kota Kupang dalam seminggu terakhir ini diduga antara lain dipicu tidak tersedianya

Semen Kupang Langka dan Harga Bahan Bangunan Melambung, Apa Langkah Pemerintah?
net
Semen Kupang

POS KUPANG.COM -- Warga Kota Kupang mengeluh karena harga berbagai bahan bangunan dalam sepekan terakhir ini melambung tinggi. Salah satu jenis bahan bangunan yang harganya melambung tinggi adalah semen.

Melambungnya harga semen di Kota Kupang dalam seminggu terakhir ini diduga antara lain dipicu tidak tersedianya Semen Kupang pada distributor maupun di toko pengecer Semen Kupang akibat tidak adanya pasokan dari pabrik Semen Kupang. Tidak adanya pasokan semen dari PT Semen Kupang karena perangkat mekanik di pabrik itu mengalami kerusakan.

Tidak adanya pasokan semen dari pabrik Semen Kupang memberi dampak yang cukup luas. Tak hanya harga semen jenis lain yang melambung tinggi tapi juga warga sulit mendapatkan semen.

Bayangkan saja warga Kota Kupang tempat berdirinya pabrik Semen Kupang justru mendatangkan semen dari Kefamenanu, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Tidak hanya itu. Melambungnya harga semen dan sulitnya mendapatkan bahan bangunan itu juga berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan berbagai pekerjaan proyek pembangunan.

Dapat dibayangkan, saat ini lagi gencar-gencarnya berbagai pekerjaan proyek pembangunan di Kota Kupang maupun NTT umumnya. Jika salah satu bahan bangunan berupa semen tidak ada, tentu akan menghambat kelancaran pekerjaan proyek pembangunan tersebut.

Tak hanya rugi dari segi waktu, para pelaksana proyek (rekanan) juga tentu akan mengalami kerugian karena biaya pengadaan material pekerjaan proyek melambung tinggi melebihi estimasi yang tertuang dalam dokumen kontrak.

Dalam konteks ini, siapa yang harus disalahkan? Ataukan hanya bisa dikatakan bahwa itu merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang diterima rekanan?

Dalam kasus seperti ini, peran pemerintah sangat penting dalam mengendalikan harga. Ketentuan umum sesuai hukum ekonomi memang berlaku hukum permintaan dan penawaran.

Artinya kalau stok terbatas maka harga naik. Tapi jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan sebagai momentum sekaligus menjadi alasan pembenar untuk mewujudkan keinginan pedagang perantara, baik distributor maupun para pedagang pengecer untuk menaikkan harga barang secara sepihak.

Menaikkan harga barang harus tetap memperhatikan aspek kewajaran sesuai harga pokok pembelian (HPP) dari produsen, bukan karena memanfaatkan momentum.

Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk melakukan pengendalian sehingga harga barang yang dijual di pasaran tetap wajar. Artinya, tidak merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pedagang perantara. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help