Mungkin Ini Mimpi Buruk Tukang Parkir di Kota Maumere Yang Selama Ini Kurang Jujur

Satpol PP Kabupaten Sikka sekarang sudah mulai melakukan penertiban. Kini Satpol PP sudah mulai tagih parkir

Mungkin Ini Mimpi Buruk Tukang Parkir di Kota Maumere Yang Selama Ini Kurang Jujur
Pos Kupang/Egy Moa
Kadis Satpol PP Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin, S.H

Laporan wartawan Pos Kupang, Eginius Mo'a

POS KUPANHG.COM, MAUMERE - Pemandangan baru ditemukan ketika belanja di Pasar Alok, Kota Maumere, Pulau Flores. Sejak hari Senin (28/8/2017), pintu masuk dan keluar ke pasar itu dijaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka memunggut tarif parkir.

Pendapatan parkir yang semula ditagih petugas pasar berkisar Rp 1,5 juta-Rp 2 juta pada hari biasa. Ketika dijaga anggota Satpol PP mencapai Rp 3 juta.

Pada hari Selasa, hari Pasar Alok tarif parkir Rp 5,3 juta, naik Rp 2 juta ketika masih ditagih petugas pasar Rp 3 juta.

"Salah satu tugas Satpol PP menegakan peraturan daerah dan bantu organisasi pemerintahan daerah mengelola retribusi. Kami lakukan pemungutan tarif mencapai 100 persen. Ujicoba ini untuk temukan format penagihanya," ujar Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sikka, Yosef Benyamin, S.H, kepada Pos Kupang, Jumat (1/9/2017) di Maumere.

Benyamin menjelaskan, di dalam pasar tersedia beberapa lokasi parkir kendaraan roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000. Namun, kebanyakan pengendara yang masuk pasar jarang menggunakan tempat parkir. Kendaraan dibawa keliling pasar seluas 4 Ha.

Kehadiran Satpol PP, tegas Benyamin, selain membantu petugas penagih tarif parkir, juga mendampingi badan pengelola pasar menagih tunggakan pengguna kios dan los pasar. Penagihan sendiri oleh petugas pasar diperoleh Rp 2-3 juta, saat didampingi Satpol PP mencapai Rp 15 juta per sehari.

Pengguna pasar yang menunggak ongkos sewa sudah sanggupi membayar sisa tunggakan hari Sabtu (2/9/2017). Sisanya akan dibayar sesuai mekanis penyewaan.

Satpol PP, kata Benyamin, juga menemukan penyewaan kios dan los tumpang tindih. Penyewa pertama yang terikat kontrak dengan pemda menyewakan kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Ada juga kios yang digunakan menjadi tempat tinggal pedagang.

"Semuanya hal tidak beres akan tertibkan. Ada banyak kios dan lapak yang dilakukan sewa diatas sewa untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya akan kita telusuri untuk ditertibkan," ujar Benyamin.

Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alfons Ambrosius mengakui tumpang tindah penyewaan telah berlangsung lama dan tidak pernah ditertibkan oleh pemerintah.

"Tindakan ini sudah terlambat, tapi ini usaha yang baik untuk tertibkan soal-soal lama yang dibiarkan tidak diselesaikan," tandas Alfonsus. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved