PosKupang/

Sekda TTS Salmun Tabun: Jaksa Terlalu Paksa Diri

Jaksa paksa diri menyusun fakta-fakta yang berdiri sendiri menjadi kesalahan yang harus saya pikul

Sekda TTS Salmun Tabun: Jaksa Terlalu Paksa Diri
pos kupang
Sidang dengan agenda pembacaan duplik terdakwa Salmun Tabun di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (31/8/2017). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Gaudiano Colle

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Terdakwa Salmun Tabun kembali menjalani persidangan perkara dugaan penyelewengan dana makan-minum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS).

Persidangan dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa dan penuntut umum tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Kamis (31/8/2017).

Terdakwa sempat melontarkan pernyataan jaksa terlalu memaksakan diri untuk membuat terdakwa menanggung segala hal yang tidak dilakukan oleh terdakwa.

Hal tersebut disebutnya dengan alasan jaksa menambah-nambah hal-hal yang berdiri di luar duduk permasalahan, seperti pembuatan bak penampung air untuk pemadam kebakaran dan pembuatan teras Sekda TTS.

"Jaksa paksa diri menyusun fakta-fakta yang berdiri sendiri menjadi kesalahan yang harus saya pikul," ungkapnya.

Selain itu, terdakwa Salmun Tabun kembali menyinggung pandangan jaksa yang menyatakan bahwa keterlibatan Sonya Tabun-Ully sebagai ketua seksi konsumsi adalah karena Sonya Tabun-Ully merupakan istri terdakwa.

"Padahal, Sonya Tabun-Ully adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten TTS. Posisi tersebut karena surat keputusan bupati, bukan surat nikah," lanjutnya.

Lebih lanjut, pernyataan mengenai surat keputusan bupati tersebut diperkuat oleh duplik dari tim penasehat hukum yang menguraikan kedudukan hukum dari Sonya Tabun-Ully.

"Bahwa surat keputusan yang dimaksud adalah SK Bupati TTS nomor 27/KEP/HK/2014 tanggal 5 Februari yang menunjuk Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten TTS selaku ketua seksi konsumsi," kata Rian Kapitan saat membacakan duplik penasehat hukum.

Selain itu, tim penasehat hukum terdakwa juga menyoroti tentang jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa penyidik kejaksaan memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara.

Jaksa, yang dalam sidang replik mengatakan hal tersebut berdasarkan Putusan MK nomor 31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2013.

"Kutipan putusan yang dibacakan jaksa adalah keliru. Penuntut umum sengaja mengurangi agar mendukung argumentasi penuntut umum bahwa penuntut umum berhak menghitung kerugian negara sendiri," lanjut Philip Fernandez dari tim penasehat hukum terdakwa.

Sebagaimana kutipan putusan MK nomor 31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2013 halaman 53 berbunyi sebagai berikut; Penyidik dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu bahkan dari pihak-pihak lain (termaksud perusahaan) yang dapat mengajukan kerugian materil dari kerugian negara atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani," lanjutnya.

Sidang selanjutnya dilaksanakan pekan depan, Selasa (5/9/2017) dengan agenda putusan hakim.(*)

Penulis: Gaudiano Colle
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help