Warga Kupang Butuh Ruang Publik, Tetapi Inilah yang Dilakukan Pemerintah untuk Mereka

Kemajuan pesat Kota Kupang, misalnya, diwarnai pula dengan menyempitnya ruang publik. Akses masyarakat ke pesisir

Warga Kupang Butuh Ruang Publik, Tetapi Inilah yang Dilakukan Pemerintah untuk Mereka
ANTARA
Wisatawan menikmati suasana matahari terbenam di Pantai Pasir Panjang, Kupang, NTT.

POS KUPANG.COM -- Pembangunan yang pesat di wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk di Kota Kupang telah memberikan dampak luas bagi warga. Dampak positif dan negatif.

Hal positif yang dirasakan adalah semakin mudahnya warga mengakses jaringan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan bahkan hiburan.

Dampak negatifnya semakin sempitnya lahan bagi publik untuk melakukan interaksi sosial baik antara sesama manusia maupun manusia dengan alam.

Kemajuan pesat Kota Kupang, misalnya, diwarnai pula dengan menyempitnya ruang publik. Akses masyarakat ke pesisir pantai sepanjang kawasan Teluk Kupang yang elok itu tertutup aneka bangunan hotel dan restoran.

Warga Kelapa Lima dan Pasir Panjang sangat merasakan kesulitan tersebut. Dulu mereka bebas beraktivitas di pantai baik untuk rekreasi, sekadar jalan-jalan, bermain bola atau memancing. Kini sebagian besar kawasan itu sudah tertutup bangunan hotel dan restoran.

Kita memaklumi kebijakan pemerintah memberi kesempatan kepada pengusaha untuk berinvestasi demi kepentingan bisnis dan pariwisata. Namun, kita menyayangkan jika karena tujuan itu kepentingan warga untuk mendapat akses ke kawasan pantai tertutup sama sekali.

Idealnya pemerintah mewajibkan pengusaha tetap membuka akses untuk publik. Kewajiban membuka akses bisa dilakukan dengan mencantumkannya sebagai syarat yang harus dipenuhi saat penerbitan izin operasional untuk restoran dan hotel atau izin mendirikan bangunan.

Kini muncul isu hangat berkaitan dengan lahan bekas Restoran Teluk Kupang. Masyarakat Kota Kupang mengharapkan lahan yang tersisa di pesisir pantai tersebut tidak lagi tidak dimanfaatkan untuk pembangunan hotel atau restoran.

Lahan tersebut dibiarkan menjadi ruang terbuka hijau sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warga Kupang menikmati alam pantai Kupang.

Kita menggarisbawahi pernyataan Wakil Walikota Kupang terpilih, Herman Man bahwa peruntukan lokasi eks Restoran Teluk Kupang harus sesuai Peraturan Daerah (Perda). Ia menegaskan keberadaan hotel yang sudah ada di area RTH (ruang terbuka hijau) tidak bisa diganggu gugat.

Namun, jika ada investor yang akan membangun hotel, maka pemerintah kota akan mengurus itu. Rencananya lahan eks Restoran Teluk Kupang akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Kita mendukung apapun langkah pemerintah sepanjang mengacu pada peraturan yang berlaku serta tidak mengabaikan kepentinagn publik. Jujur harus dikatakan bahwa Kota Kupang sudah salah penataan sejak awal. Kota yang berada di pesisir pantai ini malah dibangun membelakangi laut.

Lautnya yang indah membiru justru dijadikan halaman belakang. Sungguh cara pandang yang keliru dan kita menyesalinya sekarang. Sekarang bila masih ada ruang untuk akses publik ke pantai jangan lagi dialihfungsikan semua untuk bangunan. Kota yang manusiawi adalah kota yang menyiapkan ruang publik bagi warganya.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help