Tuntutan Guru Mengganti Kepala Sekolah

Ketika Walikota Kupang Jonas Salean, Senin (31/7/2017) berpamitan di akhir jabatan tuntutan kembali disuarakan dengan nada yang

Tuntutan Guru Mengganti Kepala Sekolah
ilustrasi

Oleh : Linus Lusi
Tim AR Pendidikan Karakter Kontekstual NTT

POS KUPANG.COM -- Teras RAERAS berita Pos Kupang (Kamis,3/8/2017) menyoal sikap dewan guru SMPN 20 Kota Kupang terhadap kepala sekolahnya. Hanya satu keinginan. Ganti kepala sekolah desak mereka terhadap Walikota Kupang sejak 10 Januari 2017.

Ketika Walikota Kupang Jonas Salean, Senin (31/7/2017) berpamitan di akhir jabatan tuntutan kembali disuarakan dengan nada yang sama. Apa maunya dewan guru, apa keinginan pemerintah kota terhadap persoalan ini perlu ditempatkan pada esensi masalah.

Dalam konteks NTT, situasi demikian tidak hanya menerpa seorang Yuliana Henukh. Ia seorang perempuan yang diapit oleh 20 orang dewan guru untuk membangun kemajuan pendidikan. Namun kursi pengabdian bersifat tugas tambahan memicu ketidakpuasan. Di ranah SD, SMK/SMA pun sebagian kepala sekolah digoyang dengan berbagai isu. Mulai soal recehan akhirnya bermetaforsis ke aspek lainya. Gambaran persoalan ini dipicu oleh beberapa factor.

Karakter Kompetensi
Persolan karut marut pengelolahan sekolah dipicu oleh minimnya karakter kompetensi. Padahal secara lahiriah setiap orang memiliki kompetensi. Namun belum diekspolorasi secara total. Akibatnya menimbulkan aneka persoalan. Bila benar, kompetensi sebagai indikator seseorang menduduki jabatan maka konsekwensinya persoalan pengelolahan sekolah tidak menjadi sebuah polemik. Namun berbanding terbalik fakta yang terjadi di lapangan.

Secara normatif Undang -Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2004 sebagai alas utama bagi para guru melakukan interakasi sosial, profesi, pembelajaran dan kepakarannya. Dalam aspek sosial kepala sekolah gagal membangun relasi sosial sebagai daya kohesi dan perekat antar komunitas pembelajaran. Padahal tidak sedikit potensi sosial siap digerakan dan diberdayakan.Dalam bahasa manajemen berbasis sekolah, mereka tergabung dalam peran serta masyarakat. Wujudnya bernama komite sekolah.

Aspek profesi dan menegakkan disiplin profesi adalah suatu perintah suci. Kedua hal tersebut selalu berhubungan dengan kompetensi. Karena itu selalu dijadikan sebagai bahan referensi dalam pemetaan dan pengembangan karier bagi aparatus sipil negara . Baik di fungsional maupun structural. Kepala sekolah hanyalah tugas tambahan.

Dalam praktik kepemimpinan , mereka lupa terhadap profesi yang menuntut sejumlah kemampuan. Intinya tetap sebagai guru namun mutlak memiliki karakter kompetensi. Ironisnya selalu terjadi instibilitas pengelolahan sekolah. Jangan salahkan kepala sekolah seratus persen, tapi ke pengambil keputusan secara hirarki. Cara dewan guru melakukan penetrasi kekuasaan sangat disayangkan. Namun di bagian lain merupakan tanggungjawab sosial dan sebagai gerakan baru terhadap pengelolahan manajemen sekolah.

Di sisi lain sebagai bahan evaluasi dinas teknis dalam melakukan rekrutmen guru menjadi kepala sekolah. Dari kacamata kepala sekolah, tidak sedikit guru yang diberi tugas dan wewenang melambung seperti layang-layang. Sulit dikendalikan. Maka konflik kepemimpinan terjadi. Cerita hubungan guru dan kepala sekolah pada sesi-sesi tertentu mesra dan episode lain penuh dengan dinamika. Hanya kemahiran mengelola dinamikalah yang dapat menstabilkan suasana pembelajaran.

Sektor keahlihan pembelajaran adalah seni. Suasana menyenangkan merupakan kerinduan bersama bagi guru dan siswa. Namun dalam perspektif guru, gampang-gampang susah. Di persoalan ini, EMASLIM (peran sebagai Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator) seorang kepala sekolah mutlak dilakukan. Undang pakar pendidikan,praktisi, guru yang memiliki keterampilan, pegawas dan akademisi untuk membedah esensi pembelajaran agar dapat memperbaiki mutu.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved