Berita Flores Lembata Alor

Nagekeo Kembali Gagal Raih WTP

Tekad Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian ((WTP) kembali gagal.

Nagekeo Kembali Gagal Raih WTP
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Bupati Nagekeo, Elias Djo didampingi Wakil Bupati Nagekeo, Paulinus Y Nuwa Veto menyerahkan LHP BPK atas LKPD Nagekeo tahun 2016 kepada Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus F.Ajo Bupu dengan disaksikan dua wakil ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea dan Florianus Papu di Gedung DPRD Nagekeo, Senin (31/7/2017) 

POS-KUPANG.COM, MBAY--Tekad Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian ((WTP) kembali gagal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nagekeo tahun 2016 kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun aspek yang menyebabkan Nagekeo tetap bertahan dalam opini WDP, yakni; belum memproses khas di bendahara penerimaan dan khas di bendahara pengeluran di Dinas kesehatan Kabupaten Nagekeo yang hilang sesuai ketentuan berlaku, belum melakukan inventarisasi aset tetap, secara keseluruhan dan belum menyajikan beban barang dan jasa yang berasal dari BOS.

Demikian Laporan Bupati Nagekeo ayas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Nagekeo tahun 2016 yang disampakkan dalam Sidang Paripurna I DPRD Nagekeo tahun 2017 di Gedung DPRD Nagekeo, Senin (31/7/2107).

Elias menjelaskan, sesuai hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Nagekeo tahun 2016, baik pemeriksaan atas sistem pengendalian intern maupun pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat tujuh temuan dengan 15 rekomendasi.

Dari 15 rekomendasi tersebut, kata Elias, baru satu rekomendasi yang sudah ditindaklanju?ti. Sedangkan 14 rekomendasi lainnya, masih dalam proses tindak lanjut.

Elias mengungkapkan, tujuh temuan tersebut terdiri dari; empat temuan pelanggaran sistem pengendalian interen (SPI) dan tiga temuan pelanggaran atas kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Terhadap temuan tersebut, kata Elias, BPK RI Perwakilan Propinsi NTT memberikan beberapa catatan dan rekomendasi. Untuk pelanggaran SPI, BPK memberikan tujuh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dari tujuh rekomendasi itu, lanjut Elias, baru satu yang ditindaklanjuti. Sedangkan sisanya, dalam proses tindak lanjut.

Sementata pelanggaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK memberikan delapan rekomendasi yang sampai saat ini dalam proses tindak lanjut.

Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus Fabianus Ajo Bupu dalam pidatonya, mengatakan, hasil pemeriksaan BPK tentu akan menjadi perhatian serius Pemda dan DPRD Nagekeo agar sistem pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.(*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved