Koalisi di Pilpres 2019? Pengamat: Mustahil SBY Gandeng Prabowo

Hal ini disebabkan ada cerita di antara keduanya semasa masih berkuasa di militer, kata Direktur Program SMRC,Sirajudin Abas.

Koalisi di Pilpres 2019? Pengamat: Mustahil SBY Gandeng Prabowo
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. 

POS-KUPANG. COM, JAKARTA - Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas menganggap mustahil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berniat berkoalisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disebabkan ada cerita di antara keduanya semasa masih berkuasa di militer.

"SBY anggota jenderal yang memberikan rekomendasi agar Prabowo dipecat. Mana mungkin mantan presiden rekomendasikan dan dukung jenderal yang diusulkan untuk dipecat. Itu nilainya rendah sekali," ujar Sirajudin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (27/7/2017).

Saat Prabowo menjadi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2014, beredar surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang isinya berupa keputusan untuk memberhentikan Prabowo dari ABRI. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998.

Surat itu ditandatangani oleh para petinggi TNI kala itu, salah satunya SBY. Berdasarkan hasil sidang DKP, Prabowo diketahui telah melakukan sejumlah pelanggaran yang dianggap tak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI.

Terlepas dari surat keputusan itu, kata Sirajudin, SBY dan Prabowo tak pernah terlihat bertemu sejak memasuki dunia politik. Ia menganggap pertemuan itu tak lebih dari membahas isu-isu terkini dan agenda bersama untuk 2019 di luar koalisi.

"Pertemuan itu membangun basis jangka panjang. Dan menunjukkan mereka bagian oposisi pemerintah," kata Sirajudin.

Jika memang terjadi koalisi antara dua partai itu, Sirajudin meyakini Prabowo tak akan diusung menjadi calon presiden.

Pertemuan itu, kata dia, sekaligus "cek ombak" untuk melihat reaksi masyarakat apakah menjanjikan menggeser posisi Presiden Joko Widodo.

Namun, hingga kini, Prabowo dan Gerindra belum menunjukkan sinyalemen akan mengusung calon lain.

"Tapi melihat hubungan dengan Demokrat, kemungkinan ada calon lain. Ini masih sangat terbuka. Meski sekarang belum ada alasan elektoral Prabowo ke samping, nanti akan terlihat beberapa bulan sebelum pencalonan," kata Sirajudin. (*)

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved