KPU Minta Dukungan Pemerintah dan DPR Terkait UU Pemilu Digugat ke MK

Ini permintaan Ketua KPU terkait dengan gugatan UU pemilu ke KPK. Apa harapan ketua KPU soal ini

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus bekerja ekstra keras setelah Undang-undang Pemilu digugat oleh sejumah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Arief Budiman meminta dukungan penuh dari pemerintah dan DPR agar proses pembuatan peraturan turunannya tidak terkendala sengketa di MK.

Arief mengatakan, adanya gugatan ke MK akan memberikan dampak terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Apabila ada fakta hukum baru atau putusan MK, maka PKPU yang sudah jadi harus direvisi lagi.

Dalam proses revisi ini, KPU masih harus berkonsultasi dengan DPR. Apabila putusan MK memberikan dampak perubahan anggaran, misalnya, maka KPU harus berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.

"Setiap kali kami ubah PKPU maka ada peran pemerintah dan DPR dalam rapat konsultasi. Ya begitu, semua harus mau men-support KPU," kata Arief ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sejauh ini, kata Arief, informasi yang dia dapatkan adalah munculnya gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

Mengenai hal ini, kata Arief, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kerja KPU. Salah satu alasannya karena tahapan pencalonan presiden masih lama.

Kendati demikian, Arief mengatakan, KPU juga tidak berharap putusan MK keluar berdekatan dengan masa pendaftaran Pilpres 2019.

Sementara itu, mengenai kabar rencana gugatan verifikasi partai politik peserta pemilu, Arief mengatakan, apabila gugatan ini benar terjadi, maka akan berdampak pada beban KPU selama tahapan verifikasi.

Halaman
12
Editor: Marsel Ali
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help