PosKupang/
Home »

Video

Puluhan Orang Tua Siswa Kembali Datangi DPRD NTT

Para orang tua wali siswa meminta Pemerintah Provinsi NTT mengkaji tentang penerapan zonasi dalam proses proses penerimaan peserta didik baru. (PPDB)

Laporan Wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Para orang tua wali siswa meminta Pemerintah Provinsi NTT mengkaji tentang penerapan zonasi dalam proses proses penerimaan peserta didik baru. (PPDB) tahun 2017.

Mereka memrotes sejumlah SMA di Kota Kupang yang terkesan diskriminasi dalam memberlakukan zonasi.

Pantauan Pos Kupang, Kamis(13/7/2017), sekitar pukul 12:00 wita mereka tiba di Gedung DPRD NTT. Mereka langsung menuju ruang rapat Komisi V DPRD NTT.

Orang tua siswa ini diterima Sekretaris Komisi V , Ismail J Samau dan tiga anggota, yakni Kristofora Bantang,Yohanis Rumat dan Maxi Adipati Pari.

Edi Manu mengatakan, zonasi sudah ditetapkan dan di sekolah juga ada informasi seperti itu. "Saat saya daftar anak saya di SMAN 3 Kupang, pihak sekolah sampaikan bawa zonasi itu akan prioritas anak dekat sekolah. Namun, faktanya anak saya tidak diterima, sedangkan ada anak yang jarak rumah jauh diakomodir," kata Manu.

Dia mengatakan, anaknya termasuk zonasi yang dekat dengan sekolah, tapi yang diterima pihak sekolah, ada anak dari Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM).

Anton Taolin mengatakan, penerapan zonasi harus ditinjau lagi, bila perlu dihapus saja.Alasannya, zonasi yang ditetapkan pemerintah tidak dilakukan di sekolah.

Wilhemus orang tua wali lainnya mengaku tidak mau menyalahkan guru. Namun, dirimya meminta DPRD NTT yang juga sebagai regulator agar turut bertanggungjawab,
"Di SMAN 3 masih kurang tiga kelas atau rombongan belajar , karena itu kita harapkan pemerintah bisa perhatikan agar anak-anak kami yang sesuai zonasi bisa diterima," kata Wilhelmus.

Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Ismail J Samau mengatakan, pada Rabu (12/7/2017), Komisi V DPRD NTT sudah berkunjung ke SMAN 3 Kupang dan menemukan bahwa,sesuai kouta di sekolah itu memang ada 12 rombongan belajar (rombel), namun siswa baru yang telah mendaftar sudah sembilan rombel.

"Memang zonasi ini diterapkan atau dibuka untuk mengakomdir siswa di sekitar sekolah dan juga bagi mereka yang berprestasi. Saya juga tidak tahu soal jalur umum dan jalur khusus," kata Ismail.

Anggota Komisi V Kristofora Bantang mengatakan, pemerintah perlu menelusuri struktur zonasi 40 persen dan 60 persen.

"Kami di Komisi V tidak ada titip menitip. Jika masih ada tiga ruangan, maka bisa diperhatikan, sehingga anak-anak tidak terlantar," kata Kristofora.

Yohanis Rumat mengatakan, regulasi atau aturan ini dari pusat, dan di daerah ditindaklanjuti dengan ekskutornya ada di pemerintah /dinas.

Maxi Adipati Pari mengharapkan pelaksanaan pendidikan termasuk PPDB harus dilakukan secara transparansi.*

Penulis: oby_lewanmeru
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help