PosKupang/

Pejabat NTT Agar Mawas Diri, Begini Seharusnya Sikap Mereka

Dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (10./7/2017), Marthen Luther

Pejabat NTT Agar Mawas Diri, Begini Seharusnya Sikap Mereka
Lutfy Mairizal Putra
Marthen Dira Tome di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/11/2016) 

POS KUPANG.COM -- Sidang kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Provinsi NTT tahun 2007 dengan terdakwa Bupati non aktif Sabu Raijua, Ir. Marthen Luther Dira Tome telah memasuki tahap pembacaan tuntutan.

Dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (10./7/2017), Marthen Luther Dira Tome dituntut hukuman 12 tahun penjara.

"Memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan penjara serta memerintahkan agar tetap di dalam tahanan," ujar Jaksa Penuntut KPK, Doddy Sukmono saat membacakan tuntutan dalam sidang tersebut.

Menurut jaksa, dalam pengelolaan anggaran PLS, terdakwa Marthen Dira Tome terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain. Jaksa penuntut mengatakan terdakwa harus membayar ganti rugi keuangan negara sebesar Rp 3,7 miliar. Yang memberatkan karena terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana.

Soal kemudian Marthen Dira Tome divonis berapa tahun penjara, itu ranah aparat penegak hukum. Kita hanya bisa menduga-duga dan menunggu hingga sidang berakhir.

Namun, menyimak jalannya proses persidangan kasus ini, kita diingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh tidak main-main menangani kasus korupsi di NTT. Kasus dugaan korupsi yang sempat terkatung-katung penanganannya itu akhirnya semakin jelas untuk mendapatkan kepastian hukum.

Siapapun penyelenggara negara mestinya menjadikan kasus ini sebagai cermin, sebagai bahan pelajaran yang sangat berharga dalam mengelola dana pembangunan sehingga mengena sasaran dan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri sehingga harus berurusan dengan hukum.

Kita berharap para pejabat pemerintah di NTT yang dipercayakan mengelola anggaran pembangunan harus melaksanakan sesuai aturan main yang berlaku. Jangan menggunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan kroni-kroni. Perlu diingat bahwa NTT merupakan satu di antara sekian provinsi di Indonesia yang kini menjadi fokus perhatian serius KPK karena praktik korupsi yang menggurita. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help