PosKupang/

Membangun Ekonomi Kerakyatan di NTT

Data ini memperlihatkan kenyataan bahwa kemiskinan di NTT bukanlah sebuah wacana. Ia adalah kenyataan yang harus

Membangun Ekonomi Kerakyatan di NTT
ISTIMEWA
Logo koperasi

Oleh: Kanisius Teobaldus Deki
Ketua Pengurus KSP Kopkardios, Dosen STKIP St. Paulus Ruteng

POS KUPANG.COM - Data BPS menunjukkan bahwa NTT menempati urutan ketiga termiskin di Indonesia pada tahun 2015-2016 setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Data ini justru menurun tatkala tahun 2013-2014 sempat NTT menempati urutan keempat. Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5, 2 juta dari seluruh penduduk provinsi ini.

Data ini memperlihatkan kenyataan bahwa kemiskinan di NTT bukanlah sebuah wacana. Ia adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Selain budaya kerja yang belum maksimal, sumber daya manusia yang minim, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, aturan usaha yang masih rumit, akses dan peredaran uang yang tidak merata, kemiskinan juga disebabkan oleh efek ekonomi global.

Terjangan ekonomi global yang mengarus-utamakan pasar bebas yang didalangi kaum kapitalis menjerembabkan rakyat miskin yang tak mampu bersaing ke titik nadir.
Oleh fakta kemiskinan di NTT yang sulit ditampik, berbagai usaha pemerintah NTT dilakukan, salah satunya adalah menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi.

Tulisan ini lebih sebagai sebuah larikan cahaya yang menggugah kita untuk melihat alur sejarah koperasi demi menenun konsep koperasi yang kontekstual sebagai model ekonomi kerakyatan di NTT. Hal mana, karena ketiadaan konsep yang dibentangkan secara jelas, menyebabkan banyak orang menyindir slogan ini.

Menyisir Sejarah
Pembacaan atas sejarah kelahiran koperasi di Indonesia memperlihatkan perjalanan panjang sebuah ide untuk memiliki badan usaha yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk memberikan jawaban pada kebutuhan rakyat. Sebuah model ekonomi kerakyatan.

Cikal bakal koperasi di Indonesia dimulai sekitar abad ke-20. Bermula dari pendirian lembaga keuangan oleh Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto yang diperuntukkan bagi pegawai negeri, gerakan koperasi kemudian tumbuh dari kalangan rakyat. Hal ini mendorong masyarakat untuk bersatu demi menolong dirinya sendiri dan orang lain yang sama dalam penderitaannya.

Dr. Muhamad Hatta menyadari bahwa ekonomi kapitalis yang disokong kaum kapitalis menimbulkan kerentanan dan ketimpangan. Pemilik modal akan semakin kaya dan pekerja tidak memeroleh kesejahteraan. Karena itu, Hatta, dalam buku yang berjudul: Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (Kompas, 2015) menganjurkan ekonomi gotong-royong yang membagi hasil usaha secara seimbang (hal. 191). Bung Hatta jugalah yang merumuskan prinsip ekonomi Indonesia yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Usaha Bung Hatta untuk memajukan koperasi kemudian terkristalisasi pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 dengan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKRI). Kemudian dilanjutkan dengan Kongres kedua di Bandung tahun 1953 yang mengubah SOKRI menjadi Dekopin. Sejak saat itu, koperasi bertumbuh subur hingga menjadi sebuah model ekonomi kerakyatan. Konsep tentang usaha bersama yang berlandas kekeluargaan dan keadilan kemudian menjiwai UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan dipegang sebagai landasan yuridis dan operasional bagi setiap koperasi.

Pilar-pilar Koperasi
Ada empat pilar yang menjadi penjaga dan pengawal koperasi yakni pendidikan, solidaritas, swadaya dan inovasi (Munaldus, dkk., 2014:xxv-xxvi). Melalui pendidikan, anggota koperasi dididik untuk memiliki motivasi berusaha, mendapatkan penghasilan dan mengelola penghasilan secara benar. Pendidikan membantu anggota untuk membangun usaha-usaha produktif dan secara cerdas memanfaatkan peluang-peluang ekonomi kreatif yang ada.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help