PosKupang/

Pilkada: Persepsi Demokrasi Akar Rumput

Marx juga menolak pendapat Hegel tentang peran negara dalam rekonsiliasi kepentingan. Baginya negara harus menghapus

Pilkada: Persepsi Demokrasi Akar Rumput
Ihsanuddin
ilustrasi 

Oleh: Boni Jebarus
Anggota DPRD Provinsi NTT, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat NTT

POS KUPANG.COM - Tahun 2018 adalah tahun politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap II yang digelar digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia. Dengan perincian 17 Pilkada Gubernur (Pilgub), 39 Pilkada Walikota (Pilwakot), dan 115 Pilkada Bupati (Pilbub).

Pilkada sebagai hajatan demokrasi rakyat telah bergulir sejak reformasi 1998. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2016 sebagai upaya penguatan pelaksanaan pilkada. Evaluasi melalui aturan perundangan memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah catatan kritis terhadap partisipasi masyarakat untuk secara langsung memilih kepemimpinan lokal, yaitu kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Menurut J. Kristiadi; (Pengantar): Pilkada Langsung; Problem dan Prospek-2006, pilkada sebagai proses transformasi politik merupakan bagian penting penataan struktur kekuasaan mikro agar menjamin berfungsinya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga politik di tingkat daerah

Perubahan itu penting agar para pihak berusaha meningkatkan kualitas demokrasi pada proses pelaksanaan pilkada. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada selama ini terjadi distorsi masif ihwal hakekat dan nilai demokrasi di mana tindakan kekerasan menjadi solusi perwujudan ambisi para politisi.

Selain persoalan legal-formal, penulis merasa perlu untuk mengangkat tentang persepsi masyarakat pemilih dalam kaitannya dengan hakekat demokrasi. Hal ini penting karena dalam proses itu melibatkan pelaku yang berpikir, dalam istilah Goerge Soros "bias partisipan berpikir".

Untuk mengukur persepsi masyarakat pemilih, dalam hal ini tidak dalam konteks hukum (benar-salah) tetapi dalam konteks sosial (subyek-pengamat). Menurut Goerge Soros, peristiwa yang memiliki pelaku berpikir tidak hanya terbatas pada fakta melainkan juga mencakup persepsi pelaku.

Rangkaian sebab tidak berangkat langsung dari fakta ke fakta melainkan dari fakta ke persepsi dan dari persepsi ke fakta. Pikiran pelaku memainkan peran yang krusial; tetapi peran ini harus berhadapan dengan situasi yang bergantung pada keputusan mereka sendiri. Pemikiran mereka menjadi bagian penting dalam situasi tersebut.

Pada pilkada kecenderungan interaksi antara personal (subyek) dan peristiwa (events) komunal sangat ditentukan oleh persepsi siapa yang menjadi pelaku berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan mengelola informasi. Dan, bagaimana memberi makna atas informasi tersebut.

Gambaran tentang realitas atau tidak realitas, mempengaruhi interaksi pelaku untuk melakukan proses bargaining position dalam kerangka simbosis mutualisme antar pelaku.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help