Usai Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Dana PLS NTT, Jaksa KPK Beberkan Hal Ini

Doddy Sukmono selaku Jaksa Penuntut KPK mengatakan, tuntutan tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (1) tentang penyalahgunaan kewenangan.

Usai Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Dana PLS NTT, Jaksa KPK Beberkan Hal Ini
TRIBUNJATIM.COM/TORIK CANTONA
Ir. Marthen Luther Dira Tome di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (10/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

POS KUPANG. COM, SURABAYA - Usai sidang tuntutan kasus dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang menyeret nama mantan Kepala Subdinas PLS NTT, Marthen Luther Dira Tome, Jaksa Penuntut KPK menanggapi tuntutan yang diberikan.

Sidang tersebut digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (10/7/2017).

Doddy Sukmono selaku Jaksa Penuntut KPK mengatakan, tuntutan tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (1) tentang penyalahgunaan kewenangan.

"Dalam pengelolaan anggaran PLS, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menimbulkan kerugian negara, dan menguntungkan orang lain," ungkap Doddy Sukmono.

Dalam hal ini, Doddy menambahkan, terdakwa merupakan pejabat pembuat komitmen pada anggaran ini.

Selain itu, sesuai isi tuntutannya, Jaksa Penuntut KPK sudah mengindikasikan adanya hubungan kasus ini dengan tiga orang saksi, dan akan dijadikan sebagai tersangka.

"Kasus ini ada hubungannya dengan Thobias Uly selaku Kepala Dinas Pendidikan, John Radja Pono sebagai ketua FKTLD, dan ada satu lagi saksi selaku direktur kewenangan umum," ungkap Doddy.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan, terdakwa dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, dalam tuntutannya, jaksa penuntut kpk mengatakan bahwa terdakwa diharuskan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar Rp 3 Miliar 700 juta.

Tuntutan tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi. (*)

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help