PosKupang/

Ruas Jalan Tidak Dihotmix Warga RT 11 Pasir Panjang Protes Walikota Kupang karena Diskriminatif

Kita bayar pajak bumi dan bangunan serta bayar pajak kendaraan tapi kenapa lintasan jalan yang hanya 50 meter ke wilayah tempat tinggal kami tidak di

Ruas Jalan Tidak Dihotmix Warga RT 11 Pasir Panjang Protes  Walikota Kupang karena Diskriminatif
Ferry Ndoen
JALAN- Alat berat milik PT Bumi Indah, salah satu kontraktor raksasa yang base induknya di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya saat stand by mengerjalan ruas jalan depan SDN Pasir Panjang, di RT 11, RW IV, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, Sabtu (8/7/2017) sore. 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Puluhan warga yang domisili di wilayah RT 11, RW IV, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang memrotes sikap Pemerintah Kota Kupang.

Warga yang tinggal di wilayah RT 11, RW IV, Kelurahan Pasir Panjang menilai Pemkot Kupang dalam hal ini walikota sebagai pengambil kebijakan serta dinas teknis PU Kota Kupang sangat diskriminatif.

"Bagaimana tidak diskrimantif jika kami belasan rumah tangga yang tinggal di RT 11, RW IV Kelurahan Pasir Panjang setia membayar pajak kepada negara dan Pemkot Kupang. Kita bayar pajak bumi dan bangunan serta bayar pajak kendaraan tapi kenapa lintasan jalan yang hanya 50 meter ke wilayah tempat tinggal kami tidak dihotmix pemerintah," tanya tokoh masyarakat Pasir Panjang, Fredrik Ndun, saat memantau pelaksanaan pekerjaan hotmix, di ruas jalan RT 11, tepatnya di depan kompleks perkantoran dan SDN Pasir Panjang, Kupang, Sabtu (8/7/2017) sore.

Menurut Fredrik Ndun, ada belasan rumah yang berada di belakang RSU SK Lerik Kota Kupang yang ruas jalannya rusak parah namun tidak dihotmix Pemkot Kupang.

"Jangan bertindak diskriminatif karena kami semua setia membayar PBB termasuk membayar pajak kendaraan rutin setiap tahun. Lalu alasan apa jika lintasan jalan yang hanya 50 meter arah belakang RSU SK Lerik yang mana jalan itu dihuni puluhan kepala keluarga namun tidak di hotmix," tanya Fredik Ndun.

Hal senada dikatakan Ferry Ndoen, warga RT 11 Pasir Panjang yang kecewa atas sikap Pemkot Kupang.

"Saya setiap tahun bayar pajak Rp 700 ribu untuk dua kapling tanah. Juga selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Saya selalu diundang Dispenda Kota Kupang setiap kegiatan pekan panutan pembayaran pajak. Bahkan sebelum pekan pembayaran pajak dilaksanakan Dispenda Kota Kupang saya sudah lunasi pembayaran PBB. Lalu mengapa ruas jalan menuju ke tempat hunian kami bersama belasan kepala keluarga tidak di hotmix. Apalagi inipakai dana DAK dari APBN tahun anggaran 2017. Pemrintah pusat sudah mengucurkan DAK untuk hotmix jala di wilayah  Kota Kupang mencapai ratusan miliar dalam beberapa tahun ini. Tapi mengapa jalan menuju ke lokasi kami tidak di hotmix," tanya Ferry Ndoen.

Hal senada dikatakan mantan anggota DPRD Kota Kupang, Kornelis Timo, warga RT 11 RW IV, Kelurahan Pasir Panjang.

"Pemkot Kupang jangan diskriminatif. Masa ruas jalan depan rumah kami belasan keluarga yang hanya 50 meter diabaikan dan tidak dihotmix. Memang kami bukan warga Kota Kupang. Apakah kami tidak membayar pajak bumi dan bangunan sehingga ruas jalan tidak dihotmix. Warga bayar kewajiban pajak tapi kewajiban pemerintah melayani masyarakat diabaikan," kata Kornelis Timo.

Ketua RT 11, RW IV, Kelurahan Pasir Panjang, Lukas Manlea, saat dikonfirmasi Pos Kupang, Sabtu (8/7/2017) sore mengaku pihaknya tahun ini hanya mengusulkan untuk perbaikan ruas jalan dari jalan masuk Timor Raya melintasi depan kompleks perkantoran dan SDN Pasir Panjang menuju ke pertigaan Perumnas.

"Tahun ini kami cuma usulkan untuk lintasan depan perkantoran. Sementara lintasan jalan menuju ke wilayah belakang RSU SK Lerik yang dihuni belasan kepala keluarga nanti kami usulkan untuk program hotmix pada tahun anggaran 2018," aku Lukas Manlea. (fen)

Penulis: Ferry_Ndoen
Editor: Ferry_Ndoen
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help