PosKupang/

Hak Anak Negeri Mendapatkan Pendidikan

Wajar saja karena kuota yang disiapkan pemerintah terbatas. Karena itu butuh perjuangan untuk mendapatkannya.

Hak Anak Negeri Mendapatkan Pendidikan
Ilustrasi 

POS KUPANG.COM -- Hari-hari ini ratusan bahkan ribuan pelajar yang sudah menamatkan pendidikan di bangku sekolah menengah pertama (SMP) mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).  Jadwal penerimaan siswa baru dibuka hanya tiga hari tanggal 3-5 Juli 2017.

Selama tiga hari itu halaman SMA Negeri dan SMKN dijejali orangtua dan siswa yang mendaftar. Untuk mendapatkan tiket masuk sekolah-sekolah negeri, siswa dan orangtua atau wali sudah antre sejak subuh di sekolah.

Wajar saja karena kuota yang disiapkan pemerintah terbatas. Karena itu butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Orangtua dan siswa harus menunggu berjam-jam, berdesak-desakkan serta meninggalkan sesaat tugas utama atau kesibukan rutinitas.

Tak ayal kita mendengar gerutu maupun protes yang disampaikan orangtua dan pelajar ketika melihat kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan panitia. Yang menjadi soal ketika siswa yang tak terserap pada sekolah-sekolah negeri tetap ngotot untuk diterima meski nilai akademis tak masuk dalam kategori.

Dalam praktik, banyak orangtua yang menggunakan koneksi melalui guru yang mengajar pada sekolah-sekolah itu. Sistem jatah-jatahan misalnya atau menggunakan katabelece dari para pejabat baik eksekutif maupun legislatif.

Para kepala sekolah terkadang mengalami dilema ketika menghadapi realitas seperti ini. Intervensi dari pihak tertentu masih saja terjadi.

Fakta lain menunjukkan orangtua dengan kemampuan ekonomi yang pas-pasan tetap berharap anak mereka mendapat kesempatan menimba ilmu di sekolah negeri. Mengapa? Mereka sudah membayangkan biaya yang tak kecil kalau harus menyekolahkan anak di sekolah swasta. Dalam kondisi demikian kerapkali pihak sekolah terpaksa menerima siswa yang jumlah justru melebihi rombongan belajar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).

Pilihan yang sungguh dilematis. Kita menyaksikan sekolah-sekolah negeri yang dianggap favorit menerima siswa baru melebihi kuota, sementara banyak pula sekolah negeri yang tidak banyak siswa bahkan jauh dari jumlah rombongan belajar yang seharusnya. Kondisi yang tidak diharapkan karena lembaga sekolah menabrak aturan hanya untuk mengakomodir para siswa yang tak memenuhi syarat formal.

Konsekwensi lanjutnya tidak sederhana. Bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan maksimal bila jumlah siswa dalam satu kelas lebih dari 40-an orang. Apakah ia mampu memberi bimbingan satu per satu kepada anak didik? Apalagi tuntutan kurikulum yang mengisyaratkan seorang guru wajib mencatat perilaku anak dari pagi sampai jam pulang sekolah.

Mudah-mudahan pemerintah melalui instansi berwenang melihat fenomena ini dan mengambil langkah-langkah secara bijaksana pula. Yang salah dan bengkok janganlah dibiarkan begitu saja. Sebab kita butuh pendidikan bermutu yang membentuk generasi baru yang kompetitif di masa depan. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help