PosKupang/

Guru Swasta dalam Bayang Mutu Pendidikan

Aspirasi itu berasal dari banyak guru swasta di Kabupaten Sikka soal nasib para guru honor dan guru kontrak provinsi NTT

Guru Swasta dalam Bayang Mutu Pendidikan
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
Sejumlah guru honorer di Kabupaten Ende saat ditemui Pos Kupang, Senin (30/1/2017). 

Oleh: Stef Sumandi
Wakil Ketua Komisi III dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sikka

POS KUPANG.COM - Sejak bulan April sampai Juni 2017, kurang lebih 20 kali sms dan belasan kali telepon ke handphone saya bernomor 085253327184. Jumlah tersebut belum terhitung yang bertemu langsung di kantor, rumah dan sewaktu kunjungan kerja ke sekolah-sekolah juga desa-desa.

Aspirasi itu berasal dari banyak guru swasta di Kabupaten Sikka soal nasib para guru honor dan guru kontrak provinsi NTT yang kini dialihkan ke kabupaten/kota sebagai akibat dari perintah PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Isi perintah dari PP itu antara lain pemerintah provinsi mengurus jenjang pendidikan SMA/SMK sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mengurus pendidikan TK-SMP.

Sebutan guru swasta untuk membedakan eksistensi mereka dengan guru PNS. Guru-guru swasta pun dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, guru yayasan yang mengajar pada sekolah-sekolah swasta yang didirikan atas dasar inisiatif masyarakat secara swadaya. Kedua, guru honor komite yang mengajar pada sekolah negeri yang diangkat dengan SK Komite Sekolah. Keberadaan komite sekolah diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberadaan guru swasta bekerja penuh waktu. Niat utama mereka mendidik anak bangsa agar menjadi lebih cerdas. Namun, niat tulus itu belum didukung upah kerja yang jelas. Bayangkan saja, para guru swasta ini digaji lebih rendah daripada saudara kita yang bekerja sebagai buru bangunan.

Sebagai contoh, upah buruh harian lepas saat ini Rp 50.000. jika dihitung sebulan maka Rp.1.500.000. Sementara ada guru yang digaji Rp 100.000 perbulan. Maka, sehari digaji Rp 3.333. Padahal para guru ini dituntut standar kerja yang maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain standar mutu, mereka juga dituntut memiliki standar kompetensi dengan kualifikasi minimal strata 1 ilmu pendidikan. Tetapi gaji mereka jauh di bawah pekerjaan yang tidak menuntut kualifikasi akademik.

Sampai saat ini belum ada standar yang jelas untuk gaji para guru di setiap daerah. Alhasil, para guru dibayar menurut kemampuan sekolah, yayasan dan lebih bergantung pada dana BOS. Dari antara itu ada yang diberi tambahan penghasilan dari APBD kabupaten dan ada pula yang dapat kontrak dari provinsi. Di Sikka misalnya, terdapat kurang lebih 5.000 guru.

Sebanyak 3.000 orang berstatus PNS. Sikka memiliki lembaga PAUD 334 unit, TK 104 unit, SD 335 unit, SDLB 2 unit, SLTP 80 unit, SMTA Umum 20 unit dan SMTA Kejuruan 13 unit. Dengan jumlah guru sekian pun, hampir di semua sekolah terdapat lebih dari 5 orang guru swasta. Sejak 2014, DPRD Kabupaten Sikka mendesak pemerintah untuk merencanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada para guru swasta.

Hasilnya, hingga tahun 2017 DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sepakat memberi tunjangan tambahan penghasilah mencapai 500 orang guru dengan besaran Rp 500.000/bulan/orang. Itupun dibayar sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sehingga jikalau suatu saat kemampuan keuangan sekolah, yayasan dan sekolah alami penurunan maka nasib para guru menjadi tidak jelas. Sampai saat ini pemerintah juga telah memberi tunjangan sertifikasi kepada guru swasta maupun negeri tetapi sejauh ini semua guru belum disertifikasi karena berbagai alasan.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help