PosKupang/

Penambang Batu Warna Kolbano Kecewa, Inilah yang Perlu Dilakukan Pengusaha

Kesedihan para penambang sangat beralasan. Sebab sudah puluhan tahun mereka menggantungkan hidup dari aktivitas

Penambang Batu Warna Kolbano Kecewa, Inilah yang Perlu Dilakukan Pengusaha
Pos Kupang
Para penambang mengambil batu warna dengan cara menggali menyebabkan Pantai Kolbano dihiasi lubang-lubang yang tidak beraturan

POS KUPANG.COM - Para penambang batu dan pasir warna di Pantai Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kini sedih bercampur kecewa karena mereka tak bisa menambang batu warna lagi. Pemkab TTS untuk sementara melarang mereka menambang.

Kesedihan para penambang sangat beralasan. Sebab sudah puluhan tahun mereka menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan itu. Mereka tidak bisa mengandalkan sumber pendapatan lain dari hasil pertanian karena kondisi geografis wilayah mereka sangat kering. Satu-satunya pilihan ialah menambang.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka jika sumber utama pendapatan keluarga selama ini hilang. Jika dihitung lebih jauh, ada berapa kepala yang harus dibiayai kemudian menjadi korban ketika para penambang itu menghentikan aktivitasnya.

Apa yang dikeluhkan dan dirasakan para penambang tersebut bukannya tanpa dipikirkan oleh Pemkab TTS. Sebagaimana dikemukakan Bupati TTS, Paul Mella, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat keputusan menghentikan kegiatan penambangan di Kolbano.
Surat yang dikeluarkan Pemkab TTS hanya untuk mengimbau para penambang menghentikan sementara kegiatan karena pengusaha harus memperbarui dan melengkapi surat izin usaha pertambangan (IUP) sesuai regulasi baru.

Penjelasan Bupati TTS ini menyiratkan dua hal penting. Pertama, adanya kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan jalan melakukan aktivitas penambangan. Kedua, pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat itu dilakukan tapi harus dilakukan secara legal.

Aktivitas penambangan dilakukan secara legal karena keberadaan potensi alam ini dikuasai oleh negara. Sebagai potensi alam yang dikuasai negara maka sudah seharusnya dilakukan secara legal. Hal terpenting dari pengusahaan secara legal ini tak hanya untuk kepentingan administrasi semata, dalam arti agar mendapatkan kontribusi berupa pajak atau retribusi dari para penambang maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan terhadap negara tapi aspek keamanan lingkungannya.

Setelah lokasi penambangan itu dieksploitasi, maka para penambang maupun para pengusaha yang bergerak dalam bidang penambangan berkewajiban untuk memulihkan lokasi tambang agar tidak rusak. Eksploitasi batu dan pasir warna Kolbano harus terukur dan dikendalikan. Di situlah peran pemerintah. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help