Dukungan Terhadap Gerakan Literasi di Flotim, Langkah Konkretnya Seperti Ini

Secara eksplisit, terbaca bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal positif terhadap Gerakan Literasi. Walau sejujurnya

Dukungan Terhadap Gerakan Literasi di Flotim, Langkah Konkretnya Seperti Ini
ilustrasi

Oleh: Muhammad Soleh Kadir, S.Pd
Pengurus Agupena Cabang Flores Timur

POS KUPANG.COM - Wakil Bupati Dukung Gerakan Literasi. Demikian judul berita pada media online swakelola kabarflotim.co.id. Isi berita mengabarkan, pernyataan Wakil Bupati Flores Timur (Wabup Flotim) Agustinus Payong Boli, SH mendukung Gerakan Literasi ketika hadir dalam Diskusi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Penulis Indonesia Cabang Flores Timur (Agupena Flotim), Senin (19/06/2017) pukul 20.00 Wita di sekretariat Agupena Flotim.

Wabup Agus menyatakan, "Sebagai pemerintah, kami mendukung gerakan literasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Agupena Flotim. Langkah ini sebagai upaya positif dalam meningkatkan minat baca dan menulis di Flotim yang selanjutnya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia," demikian nukilan dari situs ini.

Secara eksplisit, terbaca bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal positif terhadap Gerakan Literasi. Walau sejujurnya, sebelum ada dukungan Wabup Agus ini, Pemda Flotim sudah memberikan dukungan terhadap Gerakan Literasi secara legalitas melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur bernomor PKO.420/133/SEKRET 1/2017, khususnya mengarah kepada Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

Tidak terkecuali itu, selama kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan Agupena di bidang literasi, Kadis PKO Flotim Drs. Bernardus Beda Keda, M.A.P, selalu hadir membuka acara sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi.

Secara substantif, kedua dukungan tersebut merupakan angin segar dari Pemda. Betapa tidak, sekadar membanding, bila di daerah-daerah lain di NTT, gerakan literasinya belum berjalan masif lantaran minimnya dukungan Pemda, sementara di Flotim telah ada dukungan nyata tersebut. Pertanyaan lanjutan, apakah dukungan Pemda tersebut hanya pada tataran pernyataan, surat edaran, dan kehadiran di saat seminar literasi? Jawabannya tentu tidak.

Menurut hemat penulis, Pemda perlu hadir secara riil di lapangan bersama-sama masyarakat, termasuk Agupena untuk melakukan aksi literatif. Pemda perlu terlibat aktif dalam aksi-aksi konkret di lapangan sebagai pengejawantahan gerakan literasi. Sebab, bila berjargon gerakan, tentu tidak hanya ampuh pada tataran konsep melainkan lebih kepada aksi konkret di lapangan.

Beberapa aksi riil di lapangan yang dapat dilaksanakan dan dikawal oleh Pemda bersama masyarakat di antaranya, mendirikan taman bacaan. Taman bacaan menjadi sebuah tindakan konkret dalam mendukung gerakan literasi. Pasalnya, di sinilah anak-anak bangsa akan mengadakan kegiatan literatif seperti membaca, menulis, berdiskusi, berkesenian, dan belajar penanaman nilai.

Sepengetahuan penulis, di kabupaten ini, jumlah taman bacaan masih terbatas. Di Desa Lamahala ada Wathan Lamahala, Desa Horowura, Desa Wewit, Desa Oring Bele, Desa Lamabelawa, dan Desa Oringbele. Sementara, hampir sebagian besar desa belum memiliki taman bacaan. Bahkan, perpustakaan daerah di jantung Kota Larantuka yang jumlahnya hanya satu itu sepi pengunjung. Nah, kondisi ini butuh perhatian serius dari pemerintah untuk sesegara mungkin turun tangan.

Sekadar pembanding, Kota Surabaya sebagai Kota Literasi telah mendirikan 1.399 taman bacaan masyarakat, yang tersebar di kampung-kampung, sekolah-sekolah, taman kota, dan pondok pesantren. Bahkan salah satu taman bacaan di Surabaya `Taman Flora' memiliki lebih dari dua ribu koleksi bacaan. Belum lagi, Pemda menyiapkan Pemkot Surabaya menyediakan mobil perpustakaan keliling di 64 lokasi. Pun terdapat pengelolaan layanan baca pada 970 titik layanan, baik milik
pemerintahan maupun swasta masyarakat.

Selain taman bacaan, Pemda juga perlu mengadakan kegiatan-kegiatan literatif untuk menyukseskan gerakan literasi. Misalnya menggelar lomba membaca buku dan membuat resume, lomba membuat majalah dinding, lomba menulis dan mementaskan drama yang bersumber dari bahan bacaan pada buku, serta lomba pidato yang bersumber dari bahan bacaan yang dibaca.

Lomba-lomba ini dapat dilakukan antar desa atau antar sekolah, bahkan antar taman bacaan yang didirikan. Lomba-lomba ini secara faktual, dapat meningkatkan minat baca dan menulis masyarakat secara siginifikan, bila dilaksanakan secara berkala atau periodik.

Di samping itu, Pemda juga perlu serius dan fokus untuk mengalokasikan anggaran kepada para penulis-penulis di kabupaten ini yang hendak menerbitkan buku. Sebab, kendala yang sering dihadapi oleh para penulis usai menulis buku adalah tingginya biaya penerbitan. Kondisi ini dapat menghambat semangat dan keinginan para penulis untuk menerbitkan buku.

Jika Pemda hadir pada titik-titik krusial seperti ini, tentu keberadaan Pemda sangat strategis dan sangat dibutuhkan. Sebab, semakin banyak penerbitan buku di suatu daerah, semakin tinggi pula peradaban daerah tersebut. Selain ketiga program ini, masih banyak program konkret yang dapat dilakukan oleh Pemda sebagai bentuk aksi riil di lapangan dalam menyukseskan gerakan literasi. Terakhir, kata-kata terdengar sangat berwibawa manakala diikuti dengan aksi riil di lapangan. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help