PosKupang/

DPRD NTT Temui BKN dan Mendagri Soal Pendidikan Khusus

Ini alasan DPRD NTT dan Pemprop NTT mendatangi BKN di Jakarta terkait dengan pendidikan khusus

DPRD NTT Temui BKN dan Mendagri Soal Pendidikan Khusus
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Yunus Takandewa, S.Pd 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT diwakili Komisi V menemui BKN Pusat dan Kemendagri untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam proses pengalihan urusan kewenangan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Di NTT pengalihan SMA/SMK tidak diikuti oleh pengalihan Pendidikan Layanan Khusus sehingga masih menjadi persoalan menyangkut gaji para guru Sekolah Luar Biasa (SLB).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa , Jumat (23/6/2017).

Menurut Yunus, persoalan yang disampaikan ke pemerintah pusat itu menyusul gaji atau hak para guru berstatus ASN pada sekolah-sekolah luar biasa di NTT belum dibayar.

Dia mencontohkan di Kota Kupang beberapa waktu lalu, sejumlah guru SLB mendatangi gedung DPRD NTT untuk menanyakan hak mereka.

"Ini karena saat pengalihan itu, ada pemahaman yang berbesa oleh pemerintah baik kabupaten maupun kota, sehingga yang dialihkan hanya SMA dan SMK. Padahal pengalihan urusan itu termasuk pendiikan khusus," kata Yunus.

Kondisi itu, akhirnya baru diketahui bahwa pendidikan khusus juga dialihkan sehingga pemkot Kupang saat menyerahkan dokumen, ternyata proses di BKN regional sudah ditutup.

"Pemprop juga tidak bisa bayar gaji para guru ini sebab belum ada SK pengalihan dari BKN. Kondisi yang buat gaji guru SLB terhambat. Kami sudah sampaikan persoalan ini ke pusat, sehingga diharapkan dapat diselesaikan," katanya. (*)

Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help