PosKupang/

Belajar Antikorupsi dari Desa Nita, Inilah Sejumlah Kiat Sukses Mereka

Di kabupaten Manggarai Timur, NTT, tercatat tiga kepala desa yang sedang menjalani masa pemeriksaan inspektorat dan kepolisian.

Belajar Antikorupsi dari Desa Nita, Inilah Sejumlah Kiat Sukses Mereka
ilustrasi

Oleh: Anno Susabun, mahasiswa STFK Ledalero Flores

POS KUPANG.COM - Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 menjadi angin segar bagi birokrasi desa. Pasalnya, pemerintahan desa yang sebelumnya terkesan sepi dan miskin otonomi dilimpahi wewenang yang luas untuk mengurus dana besar dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pembangunan. Tahun 2017, jumlah alokasi dana desa yang sudah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 adalah 60 triliun rupiah.

Besaran ini meningkat tiga kali lipat dari alokasi dana desa tahun 2015 dan meningkat 28 persen dari alokasi tahun 2016. Jumlah yang cukup fantastis bagi birokrasi desa.  Setelah beberapa waktu UU desa ini berlaku, tidak jarang ditemui para kepala desa yang masuk penjara lantaran melakukan penyalahgunaan anggaran.

Di kabupaten Manggarai Timur, NTT, tercatat tiga kepala desa yang sedang menjalani masa pemeriksaan inspektorat dan kepolisian. Fakta ini boleh jadi merupakan bukti yang cukup bagi kesimpulan bahwa dana desa tidak begitu mulus menjadi angin segar bagi perkembangan desa, bahkan merupakan bumerang bagi desa itu sendiri.

Korupsi dana desa memang merupakan kasus riskan mengingat begitu banyaknya dana desa yang digelontorkan, apalagi jika birokrasi desa tidak terlalu pandai memanfaatkannya atau aparat desanya memang bermental korup. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Preseden korupsi dana desa sejauh ini menemukan titik persoalan pada dua causa utama, yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan desa yang begitu banyak (SDM rendah) dan mental korup para aparat desa. Mental korup memang menjadi mental kolektif bangsa ini, terutama ketika kasus-kasus korupsi menjadi makanan harian media. Setiap hari, media massa tidak terlambat mengabarkan kasus-kasus korupsi, dari korupsi kecil-kecilan sampai megaskandal semisal e-KTP atau suap BPK.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, kita lantas bertanya, adakah secercah harapan datang dari desa? Akankah dana desa benar-benar menjadi primadona pembangunan masyarakat desa?

Tiga Pilar Desa Nita
Ketika suasana pembangunan daerah kian runyam, Desa Nita, Kabupaten Sikka, Flores, NTT tampil memukau di panggung nasional dan berhasil mencatat namanya sebagai juara pertama Lomba Desa tahun 2016. Banyak orang tidak menyangka, Desa Nita yang berada di Flores dapat meraih penghargaan nasional dalam hal pembangunan, lantaran NTT seringkali menempati posisi teratas dalam hal peringkat provinsi paling korup di seantero tanah air.

Lantas, apa jurus Desa Nita? Ada tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan Desa Nita yang menjadi jargon ketika menjadi Desa Terbaik Nasional dalam Evaluasi Perkembangan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, serta kreasi dan inovasi. Tiga pilar tersebut adalah, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dijabarkan secara sangat praktis dalam pelbagai program Desa, misalnya melakukan Musrenbang berjenjang dari RT, dusun hingga desa. Ada juga Musrenbang kategorial, anak-anak, lansia, sosial-religius, dan lain-lain. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dilaksanakan dari bawah.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help