PosKupang/

Hoax: Antara Media dan Literasi Media

Tersedianya jaringan internet membuat masyarakat mudah mengakses informasi yang disuguhkan melalui media sosial.

Hoax: Antara Media dan Literasi Media
IST

Oleh: Refael Molina
Anggota Forum Penulis NTT

POS KUPANG.COM - Pesatnya kemajuan informasi hari-hari ini salah satunya disebabkan munculnya media baru. Kemunculan media-media baru menyebabkan banjir informasi di tengah masyarakat. Media konvensional (mainstream) yang selama ini mendapat tempat kini perlahan mulai bergeser ke media sosial (medsos).

Tersedianya jaringan internet membuat masyarakat mudah mengakses informasi yang disuguhkan melalui media sosial. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 menyebut, terdapat 132,7 juta dari 256,2 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet (Kompas.Com). Artinya, lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet.

Dengan bantuan internet, masyarakat mudah memperoleh informasi melalui medsos. Adanya blog dan situs-situs gratis, penyebar dengan mudah membuat berita hoax dan memviralkan melalui medsos. Apalagi pembuat berita bohong (hoax) melalui medsos tak terikat dengan kode etik jurnalistik.

Masyarakat kian menyukai medsos karena berita yang dibagikan melalui grup facebook, whatssap, twitter dan lainnya bisa membuat masyarakat aktif memberikan tanggapan. Tak jarang hoax pun dikonsumsi begitu saja tanpa melihat media yang jelas. Apalagi hoax melalui medsos dijadikan berita utama oleh media mainstream yang wartawannya dianggap sudah berkompeten sesuai aturan pers. Begitupun berita-berita dari media mainstream pun selalu dibagikan di medsos.

Data yang dipaparkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi penyebar hoax dan ujaran kebencian (hate speech) (www.cnnindonesia.com/Kamis, 29/12/2016). Contoh hoax yang terjadi tahun 2016 adalah munculnya gerakan rush atau menarik uang dari bank secara bersamaan pada November 2016, bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi jilid III terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Demikian pula kabar yang beredar September 2016 bahwa Panglima TNI diganti awal November 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantahnya. Jokowi bahkan memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut penyebar informasi bohong mengenai pencopotan jabatan Panglima TNI tersebut.

Menanyakan Legalitas Media
Pada peringatan Hari Pers Nasional Februari 2017, Dewan Pers menyebut, ada ribuan media cetak dan elektronik di Indonesia. Namun, hanya 74 media yang sudah terverifikasi di bawah perusahaan pers. Sementara Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Perusahaan PersDewan Pers Ratna Komala, Senin (22/5/2017) menyebut, 44. 300 media online, namun yang tercatat dan lolos pendataan Dewan Pers hanya 168 (https://nasional.sindonews.com).

Berbeda dengan kaum awam, masyarakat yang melek media akan mempertanyakan legalitas sebuah media sebelum membaca dan mengikuti berita yang disuguhkan media. Media yang legal umumnya telah memiliki badan hukum sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Meskipun demikian, Pasal 1 ayat 2 UU Pers maupun dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum apa seperti apa yang harus dipilih. Padahal, perusahaan badan hukum di Indonesia ada Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi.

Untuk itu, perlu ketentuan yang spesifik mensyaratkan perusahaan pers memiliki bentuk badan hukum tertentu. Begitupun dengan Pasal 12 UU Pers, perusahaan pers diwajibkan mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help