PosKupang/

Calon Pemimpin, Media Sosial dan Generasi Milenial

Dalam Pilkada DKI misalnya, pasangan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot memodifikasi metode berkampanye

Calon Pemimpin, Media Sosial dan Generasi Milenial
ilustrasi

Oleh: Inosentius Mansur
Pemerhati sosial politik dari Ritapiret -Maumere

POS KUPANG.COM - Salah satu sarana "propaganda" politik yang paling ampuh adalah media sosial. Maka tidak mengherankan, jika setiap tokoh politik apalagi yang ingin menjadi pemimpin, seringkali menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyat. Media sosial dianggap murah tetapi efektif. Media sosial mampu menerobos batas teritorial tertentu. Isu-isu yang hendak disampaikan pun begitu cepat "diviralkan" kepada publik.

Dalam Pilkada DKI misalnya, pasangan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot memodifikasi metode berkampanye mereka agar lebih efektif dan mudah diterima para pengguna media sosial. Selain berusaha untuk meyakinkan publik dan memikat pemilih, mereka juga berusaha untuk menarik simpati generasi milenial yang tentu saja amat senang dengan gaya berkampanye yang "gaul" dan kreatif. Hal seperti ini urgen, karena para pemilih pemula atau pemilih dari generasi ini memiliki jumlah yang besar.

Namun demikian, hal tersebut seringkali menjadi problem dalam perpolitikan kita. Wacana-wacana yang "diviralkan" melalui media sosial acapkali diseting berdasarkan agenda pragmatis dari elite-elite politik tanpa mempertimbangkan aspek edukasi.

Faktanya media sosial acapkali mendekonstruksi esensi politik dan mendesakralisasi ruang publik karena disusupi kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Dengan kata lain, diskursus di media sosial cenderung "liar" dan niretika, tidak menyentuh aspek elementer-esensial. Hal seperti ini diperparah oleh ketiadaan sikap ilmiah untuk mengelaborasi lebih jauh apa yang menjadi substansinya. Orang begitu mudah mempercayai apa yang diangkat ke ruang publik, tanpa membedah lebih dalam kebenarannya.

Selain itu -dalam fenomena tersebut -ada gejala "privatisasi" ruang publik. Seakan-akan ruang publik adalah milik elite-elite politik yang memiliki kepentingan langsung dan karenanya mereka bebas menginstrumentalisasi media sosial untuk kepentingan parsial. Maka benarlah tesis Fitch (2009) bahwa media sosial merupakan rimba raya, tidak ada peraturan di dalamnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tenyata tidak sanggup mencegah penyelewengan penggunaan media sosial, karena dibekingi oleh berbagai elite sosial.

Malah, elite sosial itu menjadikan media sosial sebagai sarana dan ruang untuk mengekspresikan kebencian, mempertajam polarisasi dan menjadi alat untuk mengkampanyekan politik berbasiskan isu SARA. Hal seperti jelas menyangkal keluhuran demokrasi dan memporak-porandakan sakralitas politik seperti dalam Pilkada.

Tanggung Jawab Elite Politik
Hal seperti inilah yang dicemaskan mempengaruhi generasi milenial kita. Alih-alih diajarkan cara berpolitik yang sehat, etis dan merujuk pada nilai moral, mereka malah dijebak ke dalam setingan hasrat politik distortif.

Mereka tidak lagi dilihat sebagai aset bangsa dan karena itu diberi pencerahan untuk berpolitik seturut nalar demokrasi, tetapi "diindoktrinasi" dengan konsep berpolitik nir-demokratis. Padahal, sebagai aset masa depan bangsa, mereka harus dijejali dengan konsep berpikir-politik yang mendukung kemajuan bangsa. Mereka bukanlah alat politik murahan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan apa saja apalagi untuk memenuhi target dan ambisi politik tertentu. Masa depan bangsa ini berada di tangan mereka.

Memang harus diakui bahwa sulit sekali mencari politikus yang memiliki kepekaan dan respek terhadap eksistensi generasi milenial. Namun demikian, saya percaya bahwa masih ada politikus yang memiliki hati dan bertanggung jawab bagi pencerahan dan pencerdasaan generasi milenial agar mereka tetap berpikir dan bertindak bagi kebaikan bersama.

Adalah tanggung jawab elite politik untuk memberi edukasi agar mereka tidak menjadi generasi yang terjebak dalam kepentingan diri/golongan lantas mengabaikan kepentingan bersama. Di sini, media sosial harus menjadi sarana humanisasi politik dalam ruang publik, bukannya instrumen untuk mendegradasi keadaban politik dan mendesakralisasi ruang publik.

Biarkanlah mereka menjadi generasi kritis dan menjadikan media sosial sebagai sarana mendiskusikan berbagai persoalan sosial secara konstruktif dan bertanggung jawab. Biarkanlah generasi milenial menjadikan media sosial sebagai forum menciptakan diskursus bermartabat.

Biarkanlah media sosial juga menjadi ruang afirmasi civil society tanpa intervensi represif dari elite-elite politik. Media sosial adalah "ruang bersama" dan tidak boleh diprivatisasi apalagi dipolitisasi. Hal ini dapat terwujud jika media sosial menjadi tempat untuk menyelenggarakan komunikasi dialektis-rasional demi menciptakan bonum commune dan bukannya sarana untuk memenuhi kepentingan politik. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help