Kuasa Hukum Marthen Dira Tome: Hari Ini Jaksa Terkesan Mencari-Cari Kasus Saja

Ini penjelasan Kuasa Hukum Marthen Dira Tome terkait dengan kelanjutan sidang kasus PLS di Surabaya

Kuasa Hukum Marthen Dira Tome: Hari Ini Jaksa Terkesan Mencari-Cari Kasus Saja
Tribunjatim.com/ Aqwamit Torik
Marthen Luther Dira Tome sedang menjalani Sidang di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. 

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

POS KUPANG.COM, SURABAYA - Marthen Luther Dira Tome, selaku bupati nonaktif Sabu Raijua NTT kembali menjalani sidang terkait kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah yang menyandungnya.

Sidang itu digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (19/6/2017).

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Terlihat, terdakwa Marthen Dira Tome hari ini mengenakan hem berwarna putih dan dibalut setelan jas berwarna hitam.

Suasana sidang terasa alot, terdakwa dan Jaksa Penuntut KPK beberapa kali saling berdebat.

Menurut kuasa hukum Marthen Dira Tome, Yohannis D Rihi, dakwaan ini mengatakan, seolah-olah terdakwa membuat pos tersendiri untuk camat dan lurah terkait yang transport, padahal anggaran itu sudah milik dari terdakwa yang dianggarkan oleh PLS (Pendidikan Luar Sekolah).

"Padahal dana itu adalah dana penyelenggara yang sudah diberikan PLS untuk uang transport," ungkap Yohanis D Rihi selaku penasihat hukum Marthen Dira Tome.

Ia juga mengatakan, Jaksa Penuntut KPK hari ini terkesan mencari-cari kasus saja, padahal sudah jelas uang itu bukan uang negara.

"Disini sudah ditetapkan, berdasarkan kesepakatan, ini sudah menjadi hak mereka (Penyelenggara, lurah dan camat). Jadi uang yang dipersoalkan bukan uang negara," tukasnya.

Sebelumnya, Terdakwa disangkakan dalam tindak pidana korupsi karena menggunakan dana dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Provinsi NTT tahun 2007-2008.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 2 alternatif pasal 3 KUHP tentang tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

"Kami menerapkan pasal alternatif untuk dapat menjerat terdakwa," ujar Penuntut Umum KPK, Lie Putra Setiawan. (Tribunjatim.com/ Aqwamit Torik)

Editor: Marsel Ali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help