Habitus Baru Berpolitik, Penjelasannya Seperti Ini

Dapat dipastikan persaingan politik bertensi tinggi akan menguras energi dan biaya tinggi. Agenda tersebut berhadapan

Habitus Baru Berpolitik, Penjelasannya Seperti Ini
ilustrasi

Oleh : Boni Jebarus
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Demokrat

POS KUPANG.COM - Tahun 2018-2019 adalah tahun politik. Di tahun 2018 diperkirakan 171 pilkada dengan perincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten digelar. Sementara di Provinsi NTT akan digelar Pilkada gubernur dan 10 kabupaten. Tahun yang sama sosilisasi partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) telah mulai diberi ruang oleh UU. Sedangkan tahun 2019 dua agenda besar politik, pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) digelar.

Dapat dipastikan persaingan politik bertensi tinggi akan menguras energi dan biaya tinggi. Agenda tersebut berhadapan dengan realita kekinian dimana tingkat kepercayaan publik terhadap entitas penyelenggara negara merosot tajam. Rendah kinerja institusi DPR dan perilaku buruk beberapa anggota DPR membuka lebar ketidakpercayaan itu. Anggota dewan adalah anggota parpol maka gagalnya dewan sama dan sebangun dengan gagalnya parpol mengemban amanah rakyat.

Hal ini disinyalir karena parpol kerap disandera pragmatis-kapitalistik. Semua parpol sama dalam menjalankan sistem organisasi dan pengawasan terhadap kadernya. Parpol telah mengalami erosi legitimasi karena gagal menyalurkan aspirasi rakyat. Fakta ini seperti merajut benang kusut di gudang konfeksi yang semrawut. Apakah masih ada harapan? Tentu harapan tetap digelorakan, hasil terus diperjuangkan.

Pertarungan antarparpol sudah dimulai sambil menunggu keputusan atas RUU Pemilu yang kini dibahas bersama pemerintah dan DPR RI. Beberapa parpol baru walau belum ada keputusan keikutsertaan pada pemilu 2019, mewarnai pertarungan ini. Beberapa parpol baru akan masuk dalam kompetensi liga profesional demokrasi pileg.

Ibarat kompetisi sepakbola profesional, parpol baru bersaing masuk dalam peringkat dengan sistem gugur melalui ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold). Kejuaraan pileg tentu hasil dari proses panjang berdemokrasi yang melibatkan semua pihak. Namun, ada yang lebih penting bagaimana pelaku politik menjalankan politik yang sesungguhnya bagi kesejahteraan bersama sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Masalah yang kerap menyandera parpol dalam transisi demokrasi seperti Indonesia di antaranya pertama; portofolio kader bernilai jual rendah. Banyak kader parpol yang lemah tingkat popularitas dan elektabilitas di mata publik. Tetapi tak banyak juga yang idealis dan berintegritas. Kalaupun ada biasanya tenggelam oleh jawara pemodal dan kaum entertainmen (artis). Fakta ini membuat parpol mengambil jalan pintas, merekrut pemodal dan artis demi kemenangan.

Kondisi ini dipercepat karena lemahnya kesadaran kritis pemilih -materialisme pemilih membantu kaum instan dan hedonis jadi pemenang. Masih adakah harapan agar parpol mampu melahirkan kader yang tak hanya tangguh secara moral, tapi juga mampu dari segi modal? Maklum politik butuh modal, tetapi tidak dengan menghilangkan akal sehat.

Kedua, rendahnya kualitas demokrasi. Prilaku elite dan akar rumput berbanding lurus. Ketidakdewasaan elite dalam banyak kasus memperkeruh ruang kekerasan di arena publik pada hajatan politik. Ruang publik dihiasi kekerasan atas nama kebebasan berpendapat. Jalan yang ditempuh bukanlah hukum sebagai tuan, tetapi "dalang" dan kepentingan menjadi hamba yang setia.

Walau kini pertarungan semakin mengecil, apakah semakin sedikitnya (10) parpol kualitas demokrasi semakin baik? Tentu tidak semudah itu mengambil kesimpulan. Walau parpol memiliki jargon ideologi, namun dalam prakteknya prilaku kader parpol jauh dari ideologi yang dianut. Pilihan prakmatis adalah jalan yang sering diambil. Sehingga banyak atau sedikit parpol tidaklah menentukan kualitas demokrasi.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved